16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun Tahun Depan, Porsi Terbesar untuk Hutama Karya

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI DPR sepakat mendukung usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 44,24 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usul itu didukung oleh sembilan fraksi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR semalam dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, di Jakarta, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Ada sejumlah argumen Komisi VI menerima usulan untuk menyetujui insentif itu. Salah satunya, Sarmuji menilai PMN nan diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih mini dibandingkan setoran dividen nan disumbangkan BUMN kepada negara.

Sarmuji mengatakan, Komisi VI bakal memonitor dan meminta Menteri BUMN memastikan PMN itu digunakan secara profuktif, efektif, dan efisien. Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan keahlian korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip good corporate government.

Kepada Erick Thohir, Sarmuji meminta agar dia memberi perhatian terhadap masukan dan catatan nan diberikan tiap Poksi Komisi VI DPR tentang usulan PMN itu.

Dalam draf konklusi nan dilihat Tempo, berikut adalah rincian BUMN nan bakal mendapatkan suntikan PMN.

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan TTS Fase 2 dan 3.

2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan.

3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa.

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR.

5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru.

6. PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka akomodasi capital expenditure baru.

Iklan

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.

8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan.

9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapabilitas produksi.

10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun  dalam rangka pengembangan usaha.

11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah.

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP.

13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.

14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik.

15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.

16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL.

Pilihan Editor: PLN Minta PMN Rp 3 Triliun untuk Kejar Target Desa Berlistrik 100 Persen pada 2027