Alasan PDIP Pakai Istilah Partai Penyeimbang, Bukan Oposisi Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia --

Politikus muda PDIP, Aryo Seno Bagaskoro mengungkap argumen partainya memilih istilah sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi usai memutuskan berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sikap sebagai partai penyeimbang kembali ditegaskan PDIP lewat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I nan digelar pada 10-12 Januari di Ancol, Jakarta Utara.

"Kami sudah menyampaikan suatu corak pandangan bahwa PDI Perjuangan tidak akan-dalam sikap waktu itu-tidak di dalam pemerintahan Pak Prabowo," kata Seno dalam bertemu pers di lokasi, Minggu (11/1).

Seno menjelaskan, sikap politik tersebut di luar urusan mendukung alias menolak setiap program pemerintah.

Dia berkata, PDIP bakal mendukung semua program nan baik dari pemerintah. Begitu pula sebaliknya, partainya tak bakal segan mengkritik program alias kebijakan nan tak sesuai kehendak rakyat.

Menurut dia, kerasionalan sikap PDIP itulah nan membedakan status antara partai oposisi dan partai penyeimbang.

"Di dalam konstitusi kita, kita tidak mengenal nan namanya oposisi. Karena jika kita pakai sistem secara berpikir oposisi, apa pun nan dilakukan pemerintah pasti kami bakal anggap salah," kata Seno.

Dengan menjadi oposisi, ujar dia, PDIP memposisikan diri sebagai cermin alias antitesis dari setiap kebijakan alias program pemerintah. Berbeda dengan penyeimbang, di mana PDIP siap menjadi mitra strategis maupun mitra kritis.

"Partai politik penyeimbang itu bisa berkedudukan sebagai mitra kritis, bisa juga berkedudukan sebagai mitra strategis," katanya.

Di sisi lain, menurut Seno, Indonesia merupakan negara nan menganut sistem presidensial, nan tak mengenal istilah koalisi. Dalam presidensial, hanya ada istilah berada di dalam alias di luar pemerintahan.

"Di dalam pemerintahan Indonesia nan menganut asas presidensial, maka tidak ada oposisi. Maka sebetulnya jika ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi. nan ada adalah di dalam alias di luar pemerintahan," ujar Seno.

Dia mencontohkan sikap PDIP nan menolak wacana pemilihan kepala wilayah (pilkada) lewat DPRD. Menurut dia, prinsip pemilu adalah kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, tak semestinya kewenangan rakyat untuk memilih calon pemimpinnya dirampas.

"Kita memasuki rezim pemilu, bukan rezim elit, bukan rezim pemilihan secara tertutup dari segelintir orang. Loh rakyat ini lima tahun sudah beragam kesempatannya untuk hidup layak itu banyak kesulitan, masa haknya untuk menyuarakan saja dia mau memilih siapa," katanya.

(thr/els)

[Gambas:Video CNN]