TEMPO.CO, Jakarta - Pakar norma tata negara dan politikus Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra tengah menjadi sorotan lantaran perusahaannya ikut mengusulkan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia. Hal tersebut dilakukan Yusril melalui PT Gajamina Sakti Nusantara nan baru didirikannya pada Juni 2023 lalu.
Seperti diketahui, Yusril pernah menjabat sebagai Ketua Tim Hukum dan Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024. Dia juga dikenal sebagai mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2001-2002 dan Menteri Sekretaris Negara periode 2004-2007.
Menanggapi ihwal perusahaannya nan ikut berburu izin tambang pasir laut, Yusril pun buka suara. Kepada Tempo, advokat dan akademisi norma itu mengatakan, pasir nan berasal dari pengerukan sedimen bisa diekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Dia pun menyebut jika ada negara nan memerlukan ekspor pasir laut Indonesia.
“Singapura salah satu negara nan membutuhkan,” ucap Yusril kepada Tempo, Kamis, 26 September 2024.
Sebelumnya, dalam laporan Majalah Tempo berjudul “Pemburu Konsesi Penambangan Pasir Laut: Dari Hashim Djojohadikusumo sampai Yusril Ihza,” nama Yusril tertera dalam akta perusahaan PT Gajamina Sakti Nusantara. Gajamina ini tercatat menjadi salah satu perusahaan nan mengusulkan izin sebagai calon penambang pasir laut, dalam laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pada laporan tersebut, tercatat juga nama perusahaan kontraktor penyedot pasir alias mitra dredger dan calon pembelinya pasir laut dari PT Gajamina. Tertulis, mitra dredger perusahaan Yusril tersebut adalah Jan De Nul dengan calon mitra pembeli Hock Keng Heng Pte Ltd
Menurut Yusril, untuk menjalankan upaya di bagian pembersihan sedimen laut, dia mempunyai dua pilihan untuk perusahaannya. Pilihan tersebut adalah mendirikan perusahaan baru alias mengubah pengelompokkan baku lapangan upaya Indonesia dari perusahaan lama menjadi upaya pembersihan sedimen. “Saya memilih mendirikan perusahaan baru,” kata dia.
Singapura Butuhkan Banyak Pasir Laut untuk Reklamasi
Iklan
Di sisi lain, Singapura memang merupakan salah satu pasar terbesar untuk pasir laut. Menurut laporan Majalah Tempo “Hitung-hitungan Singapura Membeli Pasir Laut Indonesia,” negara nan sering disebut sebagai kota pulau itu sedang memerlukan pasir dalam jumlah besar.
Selain digunakan sebagai bahan bangunan bangunan, pasir juga diperlukan untuk reklamasi pantai. Negara tersebut pun terus memperluas daratannya dengan semboyan nan terkenal, "More Land, More Homes, More Greenery".
Pada 2030, kebutuhan lahan di Singapura diperkirakan meningkat dari 71.400 hektare menjadi 76 ribu hektare. Saat ini, seperti dikutip dari The Straits Times, Singapura tengah bersiap membangun kembali pantai selatannya dengan garis pantai sepanjang 120 kilometer nan membentang dari Terminal Pasir Panjang hingga Terminal Ferry Tanah Merah.
Selain itu, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, mengumumkan dalam pidato Hari Nasional pada 18 Agustus 2024 bahwa rumah-rumah baru bakal dibangun di area tepi laut Marina East, Nicoll, serta di Long Island, lepas pantai timur. Proyek reklamasi ini bakal menciptakan 800 hektare lahan, dua kali lipat dari luas Marina Bay, dan diperkirakan menyantap waktu puluhan tahun, mirip dengan proyek reklamasi Marina Bay setelah kemerdekaan Singapura pada 1965.
Oleh lantaran itu, proyek-proyek jumbo ini memerlukan pasokan pasir dalam jumlah besar. Perkiraannya, untuk menguruk alias mereklamasi lahan 1 kilometer persegi, diperlukan 37,5 juta meter kubik pasir alias sama dengan mengisi tiga separuh gedung Istana Negara.
KHAIRUL ANAM, IHSAN RELIUBUN, MUHAMMAD IQBAL, RETNO SULISTYOWATI, CAESAR AKBAR, YOGI EKA SAHPUTRA, berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.
Pilihan Editor: Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut