Anggaran Program Prabowo Makan Bergizi Gratis Ditetapkan Rp 71 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani dan Para Ekonom

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan bahwa anggaran nan bakal digelontorkan untuk merealisasikan program makan bergizi gratis nan sebelumnya disebut makan siang cuma-cuma Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang mencapai Rp 71 triliun. Angka nan dahsyat ini pun menuai tanggapan dari para ekonom. 

Belum lama ini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menyatakan bahwa dirinya lebih memilih program makan bergizi cuma-cuma daripada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nan menurutnya bakal membebani APBN.

Esther menuturkan, meski program lain seperti makan bergizi cuma-cuma juga memberatkan, namun dinilai lebih baik. “Kalau diminta memilih Makan siang cuma-cuma alias IKN, saya pilih Makan siang gratis,” ujarnya ketika dihubungi pada Rabu, 10 Juli 2024.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa setidaknya program usulan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto itu bisa mendorong konsumsi masyarakat. Dari pergerakan konsumsi tersebut, dia menilai nantinya bisa mendorong peningkatan nilai produk domestik bruto (PDB) alias pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa APBN tetap bisa membiayai program Makan Siang Bergizi Gratis untuk tahun pertama nan sudah ditetapkan.

Berdasarkan tulisan nan diterbitkan Koran Tempo pada Rabu, 26 Juni 2024, Huda menjelaskan anggaran makan program makan bergizi cuma-cuma nan sudah ditetapkan Rp 71 triliun itu meliputi 1,83-1,91 persen dari APBN. 

Lebih lanjut, Huda mengatakan bahwa biaya tersebut pun hanya 16% dari kebutuhan untuk penyelenggaraan program makan siang bergizi cuma-cuma nan ditujukan untuk siswa, santri, dan ibu mengandung nan diprediksi mencapai Rp 450 triliun.

Selain itu, dia memprediksi keahlian APBN untuk merealisasikan program ini hingga 2029 maksimal hanya 50 persen. Angka tersebut disebut apalagi sudah memperhitungkan pemisah defisit fiskal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 3 persen. Pasalnya, jika dipaksakan realisasi 100 persen dari target, maka defisit APBN bakal mencapai lebih dari 3 persen. 

Iklan

Meskipun hanya 1,83-1,91 persen dari APBN, Nailul menegaskan porsi shopping makan bergizi cuma-cuma bakal menimbulkan realokasi anggaran kementerian dan lembaga lain. Jika pemerintahan mendatang tetap bersikeras merealisasikan hingga 100 persen, maka, kata dia, perlu ada realokasi pengganti anggaran, salah satunya dengan langkah menghentikan proyek strategis nasional (PSN) nan terancam kandas termasuk pembangunan IKN nan jika dihentikan tidak bakal berakibat negatif ke masyarakat luas. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran program makan bergizi cuma-cuma nan diusulkan presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah ditetapkan sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Untuk sementara, anggaran tersebut masuk pos persediaan nan bakal dikelola oleh bendaharawan umum negara (BUN). 

Namun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu belum memastikan badan dan Kementerian nan ditunjuk untuk mengelola anggaran tersebut. “Eksekusi alokasi anggaran nantinya bakal ditetapkan oleh Prabowo dan timnya,” ujarnya dalam konfrensi pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin 24 Juni 2024.

Adapun program prioritas pemerintahan mendatang tersebut belum ditetapkan pengelolanya lantaran tetap dalam proses sinkronisasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 dan penyesuaian nota finansial APBN tahun ini. Sementara itu, Penyusunan RUU bakal selesai pada pertengahan Agustus dan bakal diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 16 Agustus 2024.

NI MADE SUKMASARI | RIANI SANUSI PUTRI | ILONA ESTHERINA

Pilihan Editor: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Jadi Sorotan Pelaku Pasar Asing