Anggatan Rp 43,6 Triliun Dialokasikan untuk Renovasi Dua Juta Rumah di Pedesaan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 43,6 triliun untuk merenovasi dua juta rumah tidak layak huni di desa. Setiap rumah bakal menerima support sekitar Rp 21,8 juta.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan kebijakan ini adalah upaya besar-besaran untuk memperbaiki kondisi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Fahri menyatakan keberhasilan program ini sangat berjuntai pada pemanfaatan teknologi dan digitalisasi data.

“Kami tidak bisa lagi mengandalkan langkah manual untuk menyelesaikan masalah besar seperti backlog perumahan. Teknologi menjadi kunci dalam menyatukan data, mempercepat proses pembangunan, dan menjamin akuntabilitas,” kata Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Ahad, 6 Juni 2025.

Menurut dia, salah satu tantangan utama bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga kapabilitas pembangunan. Saat ini, keahlian pembaharuan oleh pemerintah tetap terbatas pada sekitar 140 ribu rumah per tahun, jauh dari sasaran dua juta unit. “Lompatan ini mustahil dicapai tanpa sistem digital dan info nan terintegrasi,” kata politikus Partai Gelora ini.

Fahri menekankan pentingnya sistem info real-time, by name by address, serta integrasi antar lembaga. Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 untuk membangun Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi penyatuan info sosial nasional.

“Kami tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Semua kementerian kudu terintegrasi. Negara-negara lain apalagi sudah menggunakan teknologi pemetaan udara, sementara kita tetap kekurangan peta dasar nan mutakhir,” ujarnya.

Ia juga membujuk sektor teknologi, termasuk startup dan pelaku industri digital, untuk membangun ekosistem info dan sistem manajemen proyek perumahan. Fahri mengibaratkan kebutuhan ini seperti “Bulog untuk perumahan”guna menjamin kesinambungan program perumahan rakyat.

Selain konsentrasi pada perumahan desa, pemerintah juga bakal mengembangkan kediaman vertikal di perkotaan melalui skema kemitraan publik-swasta (PPP). Kebijakan ini, dia melanjutkan, bakal disertai intervensi negara dalam menyelesaikan masalah pertanahan dan pembentukan lembaga off-taker.

Di area pesisir, kata dia, pemerintah tengah menyiapkan program revitalisasi permukiman terpadu bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diberi nama “Membangun Seribu Maldives Setiap Tahun” sebagai simbol transformasi area pesisir Indonesia menjadi wilayah strategis ekonomi dan pariwisata.

“Jika area pesisir kita benahi, wajah Indonesia bakal berubah. Potensinya besar, baik untuk ekonomi maupun wisata,” kata Fahri.