Asaki Klaim BMAD Keramik Impor Cina Tidak Bertentangan dengan Aturan WTO

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) merespon kajian INDEF soal rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) keramik impor asal Cina. Dalam pernyataan resmi, ahli ekonomi INDEF menilai rencana tersebut bakal merugikan konsumen dan menyalahi patokan World Trade Organization (WTO).

Ketua Asaki Edy Suyanto memandang rencana pemerintah mengenakan BMAD sebesar 100,12 persen hingga 199 persen untuk keramik impor sudah tepat.  Edy Suyanto menyatakan besaran BMAD tersebut telah melalui kajian nan mendalam dan tidak melanggar ketentuan WTO.

"Angka tersebut tentunya bukan turun dari langit, namun telah melalui penyelidikan Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) selama lebih dari 1,5 tahun lamanya," kata Edy saat dihubungi, Jumat, 12 Juli 2024.

Edy mengatakan, Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) sukses menemukan adanya praktik dumping  atas keramik impor Cina. Menurut Edy, dumping keramik Cina tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan India.

"Negara-negara tersebut sukses membuktikan adanya dumping produk keramik impor Cina. Jadi bukan hanya Indonesia saja nan membuktikan produsen Cina melakukan praktik dumping," kata Edy.

Iklan

Ia menjelaskan, kapabilitas pabrik eksisting di Indonesia tahun 2024  sebesar 623,9 Juta m2, terdiri dari golongan b1 (porcelain tile) kapasitas  207,9 juta m2 dan golongan bII/bIII (bodi merah) 416 juta m2. Dari jumlah tersebut, serapan keramik porselen dalam negeri hanya 139,4 juta meter persegi. 

Edy menilai penerapan BMAD keramik impor dari Cina bisa menciptakan persaingan nilai nan sehat. Sebab, kata dia, utilitas produksi keramik porcelain dalam negeri, memprihatinkan. Ia mengatakan serapan keramik lokal untuk jenis porcelain hanya 67 persen dari kapabilitas produksi.

"Dengan kondisi supply lebih tinggi dibanding demand maka pemberlakuan BMAD bakal menciptakan persaingan pasar nan baik, sehat dan kompetitif di antara produsen dalam negeri," katanya.

Pilihan Editor: Bahlil Yakin Bandara IKN Siap Digunakan Sebelum 17 Agustus: Kita Akan Mendarat di Sana