Bahlil Bilang Ojol Tak Termasuk Target Subsidi BBM Tepat Sasaran, Ekonom: Potensi Sebabkan Efek Domino

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan rencana skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) nan tepat sasaran. Skema ini bakal menggabungkan subsidi peralatan dengan support langsung tunai (BLT).

"Nanti Bapak Presiden (Prabowo), insyaallah dengan kami (ESDM) bakal mengumumkan. Tetapi skemanya ini kemungkinan besar itu blending (campuran)," ujarnya saat ditemui di kediamannya usai melakukan pencoblosan di TPS 003, Jalan Duren Tiga Barat, Jakarta Selatan, Rabu, 27 November 2024.

Menurut Bahlil, pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memastikan support sampai ke pihak nan tepat. Namun, Bahlil, nan juga Ketua Umum Partai Golkar, memilih untuk tidak mengungkapkan kapan Presiden Prabowo bakal memberikan pengumuman resmi mengenai perihal ini.

"Kalau ditanya kapan bakal diumumkan, kelak kita lihat hari dan tanggal nan baik. Habis ini saya bakal laporan dengan Menteri Keuangan untuk nan awal-awalnya mungkin kami sorong dulu untuk bantalan, BLT jalan dulu," kata Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa subsidi tidak bakal dihapus, melainkan dialihkan kepada mereka nan betul-betul membutuhkan. Ia menjelaskan bahwa subsidi peralatan hanya bakal diberikan kepada kendaraan berpelat kuning.

3 Opsi Pemerintah

Pemerintah mempertimbangkan tiga opsi dalam penyaluran subsidi BBM dan tarif listrik agar lebih tepat sasaran. Opsi pertama adalah mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi BLT. 

Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam corak peralatan untuk transportasi dan akomodasi umum guna menahan inflasi, sembari mengalihkan sebagian besar subsidi ke BLT. Alternatif ketiga adalah dengan meningkatkan nilai BBM subsidi.

Bahlil menyatakan bahwa ketiga opsi tersebut bermaksud untuk mengoptimalkan penyaluran subsidi nan selama ini dianggap kurang tepat sasaran. "Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 3 November lalu.

Dalam siaran pers Jumat, 29 November 2024, Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah bakal memberikan subsidi langsung ke masyarakat tidak bisa berasas info Badan Pusat Statistik (BPS).

"Sekarang kita sudah satu data. nan pertama kita pastikan adalah satu data," kata Menteri Bahlil dalam pernyataan di laman resmi Kementerian ESDM, seperti dikutip Antara.

Ojol tidak jadi sasaran, ekonom: mendorong pengemudi keluar dari pasar

Bahlil menjelaskan bahwa ojek online (ojol) tidak termasuk dalam golongan nan mendapat subsidi BBM nan tepat sasaran. Menurutnya, ojol lebih tepat dianggap sebagai corak usaha.

"Ojek (online) kan dia pakai untuk usaha, lho iya dong, masa upaya disubsidi?" kata Bahlil, pada Jumat, 29 November 2024.

Bahlil menambahkan bahwa tidak semua pengemudi ojol menggunakan kendaraan pribadi. Beberapa di antaranya mengoperasikan kendaraan milik pengusaha nan mempunyai armada sepeda motor dan menyewakannya kepada masyarakat.

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan penghapusan subsidi BBM untuk ojol berpotensi menciptakan pengaruh domino nan merugikan perekonomian. "Selain meningkatkan biaya transportasi, kenaikan nilai jasa ojol juga bisa mempengaruhi nilai peralatan dan jasa lainnya," ujarnya dalam sebuah pernyataan tertulis nan dikutip pada Jumat, 29 November 2024.

Achmad memberikan contoh biaya logistik untuk ojol nan mengantarkan peralatan alias makanan. Tanpa subsidi, biaya bahan bakar bakal meningkat, nan pada gilirannya bakal meningkatkan nilai di tingkat konsumen. Hal ini dapat menyebabkan tekanan inflasi tambahan.

Kebijakan ini, kata Ahmad, berisiko mendorong pengemudi ojol keluar dari pasar, lantaran tidak bisa menanggung beban biaya operasional nan tinggi. “Ini dapat memicu peningkatan pengangguran sektor informal nan selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di perkotaan,” ujarnya.

Dampak lainnya, kata Achmad, ini bisa mengurangi aksesibilitas transportasi murah bagi kelas menengah dan bawah. Pada akhirnya kebijakan tersebut bakal menekan daya beli masyarakat nan sudah terhimpit oleh inflasi.

SUKMA KANTHI NURANI  | M. RIZKI YUSRIAL | YUDONO YANUAR | ILONA ESTHERINA