Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Bahlil Lahadalia, datang dalam rapat pleno Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Rapat itu berjalan sejak pukul 10 pagi hari ini di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Juli 2024.

Salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia ifu menggelar pleno untuk membahas sikap mereka terhadap IUP nan ditawarkan oleh pemerintah kepada ormas keagamaan. Pengurus Besar Nahatul Ulama sebelumnya telah membuka diri terhadap tawaran itu.

“Pleno PP Muhammadiyah mendengarkan penjelasan Menteri Bahlil mengenai tambang untuk ormas,” ujar sumber Tempo di internal PP Muhammadiyah, Sabtu, 13 Juli 2024.

Salah seorang petugas keamanan nan berjaga di Gedung PP Muhammadiyah mengonfirmasi Bahlil sempat datang dalam rapat itu. Namun, politikus Partai Golkar itu telah minta diri sebelum rapat selesai. Petugas keamanan ini menyebut rapat itu berjalan tertutup dan media tidak diperbolehkan meliput rapat.

Hingga buletin ini ditulis, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Hikmah, Busyro Muqoddas, belum merespons permintaan konfirmasi Tempo nan ditujukan kepada nomor selulernya. Setali tiga uang, permintaan konfirmasi Tempo ke nomor seluler Bahlil tidak berbalas.

PP Muhammadiyah menggelar rapat pleno di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan alias ormas keagamaan termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah.

"Jadi kami bakal cari sistem di Muhammadiyah untuk membahas soal tambang ini lewat forum nan lebih besar. Kemungkinan itu bakal kami telaah dalam pleno diperluas nan mengundang ketua wilayah seluruh Indonesia," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024

Iklan

Menurut Abdul Mu'ti, Muhammadiyah tak bakal sembarangan dalam mengambil keputusan soal izin tambang untuk ormas ini. Ia menilai, seluruh komponen dalam organisasi kudu terlibat, termasuk pengurus di tingkat daerah.

Keterlibatan seluruh komponen diperlukan lantaran jika tawaran izin tambang itu mereka terima maka waktunya bakal berjalan puluhan tahun lamanya. Abdul Mu'ti juga menekankan, Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam mengambil sikap mengenai persoalan izin tambang ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan internal di Muhammadiyah sendiri. "Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang di dalam rumah gitu," kata Mu'ti.

Meski belum ada tawaran dari pemerintah mengenai izin tambang ini, kata dia, pihaknya sudah mulai meminta pendapat dari para mahir soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 nan mengizinkan Ormas mengelola upaya pertambangan. Mereka cemas peraturan tersebut belum kuat untuk dijadikan dasar norma lantaran belum mempunyai patokan turunan.

"Soal dasar PP ini, kan memang juga kudu dijelaskan dulu. Dalam pengertian, bakal tetap ada ya perselisihan pendapat bahwa PP ini bertentangan dengan undang-undang. Muhammadiyah mengundang para pakar, ini nan betul bagaimana?” kata Mu'ti.

Pilihan editor: PP Muhammadiyah Gelar Pleno Hari Ini, Kader Muda Kembali Desak Tolak Izin Tambang