Bahlil Soal Ojol Tidak Jadi Target Subsidi BBM: Masa Usaha Disubsidi?

Sedang Trending 2 jam yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang merancang skema baru untuk penyaluran subsidi energi, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa ojek online (ojol) tidak menjadi sasaran utama dalam subsidi BBM nan tepat sasaran. Menurutnya, ojol lebih tepat dikategorikan sebagai corak usaha.

"Ojek (online) kan dia pakai untuk usaha, lho iya dong, masa upaya disubsidi?" kata Bahlil, pada Jumat, 29 November 2024.

Bahlil mengungkapkan bahwa tidak semua pengemudi ojol menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja. Beberapa di antaranya menggunakan kendaraan milik pengusaha nan mempunyai armada motor dan menyewakannya kepada masyarakat.

"Ojek itu, alhamdulillah jika motor itu, motor punya saudara-saudara kita nan bawa motornya (sendiri), itu sebagian ada. Tapi sebagian an juga punya orang (pengusaha)  yang kemudian saudara-saudara kita nan bawa itu dipekerjakan," ujarnya menjelaskan.

Ia menegaskan bahwa subsidi BBM semestinya diberikan kepada kendaraan berpelat kuning, seperti pikulan umum. Hal ini bermaksud untuk menjaga tarif transportasi umum tetap terjangkau, sehingga masyarakat nan berjuntai pada moda transportasi tersebut tidak mengalami kenaikan biaya mobilitas.

Belum Ada Keputusan Final

Namun, Bahlil menegaskan bahwa keputusan mengenai pengemudi ojol nan tidak termasuk dalam kriteria penerima subsidi BBM tepat sasaran untuk pembelian pertalite belum final.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya tetap menyusun formulasi subsidi energi, baik untuk BBM maupun listrik, agar penyalurannya lebih efektif dan tepat sasaran.“Belum ada keputusan final,” kata Menteri Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat, dikutip dari Antara.

Menurut Bahlil, tujuan utama dari formulasi subsidi ini adalah menciptakan pengedaran insentif nan setara bagi seluruh lapisan masyarakat. "Yang jelas kita bakal membikin setara semuanya," kata dia.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa rancangan formulasi subsidi tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo, dan saat ini hanya menunggu info penerima nan sedang disiapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Saya sudah laporan, datanya kita tinggal tunggu info nan untuk penerima dari keluarga. itu bakal dikerjakan oleh BPS. Sebentar lagi," kata dia.

Asosiasi Ojol bakal Turun Aksi Jika BBM Bersubsidi Dicabut

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyatakan bahwa sebanyak empat juta pengemudi ojek online (ojol) siap turun ke jalan untuk melakukan tindakan protes jika subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mereka dicabut.

"Jika sampai ojol tidak dapat menerima alias mengisi BBM bersubsidi nanti, maka pastinya bakal terjadi gelombang tindakan unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini," kata Igun dihubungi Antara di Jakarta, Jumat lalu.

Igun menilai kebijakan pencabutan subsidi BBM ini tidak setara dan tidak mendukung rakyat kecil. Ia mengungkapkan bahwa banyak pengemudi ojol sudah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membeli BBM bersubsidi sekalipun.

"Jangankan untuk membeli BBM non subsidi, terkadang untuk mengisi BBM subsidi saja ojol ini kudu menukar dengan rasa lapar di jalanan agar sepeda motornya tetap bisa beroperasi," ucap Igun.

Ia berambisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dapat memberikan perhatian lebih dan meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojol, salah satunya dengan mempertahankan subsidi BBM bagi mereka.

"Ojol ini penghasilan tidak seberapa apalagi sudah menjadi sapi perah dari perusahaan aplikasi. Dimana hati nurani kepada rakyat mini nan berprofesi sebagai ojol," ujarnya.

Selain itu, Garda Indonesia juga bakal meminta penyesuaian tarif jasa ojol jika kebijakan tersebut tetap dijalankan. Menurut mereka, kenaikan tarif diperlukan untuk mengimbangi peningkatan biaya operasional akibat pembatasan subsidi BBM.

"Dan kami juga bakal tuntut perusahaan aplikasi hingga pemerintah baik Kemenkomdigi maupun Kemenhub untuk revisi biaya jasa ojol agar dinaikkan biaya jasanya, lampau nan bakal dirugikan bukan saja ojol namun seluruh pengguna jasa ojol," kata dia.

SUKMA KANTHI NURANI  | ANTARA

Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis