Bantuan Pangan Beras Mulai Disalurkan ke 18,27 Juta Penerima

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menugaskan penyaluran bantuan pangan beras kepada Perum Bulog. Penugasan tersebut diinstruksikan melalui surat penugasan nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, penyaluran support pangan beras bagi 18.277.083 penerima diberikan sebanyak 10 kilogram (kg) per penerima per bulan. Bantuan tersebut bakal diberikan dengan alokasi dua bulan, pada Juni dan Juli secara one shoot alias 1 kali salur.

"Alhamdulillah, per 4 Juli penugasan support program beras telah Badan Pangan Nasional keluarkan kepada Bulog. Insyaallah beras nan diberikan pun merupakan beras kualitas baik nan selama ini dijaga dengan baik oleh Bulog," kata Arief dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 5 Juli 2025. 

Ida mengatakan proses penyaluran support pangan beras ini memerlukan waktu lebih. Pasalnya, Bapanas baru dapat memberikan penugasan setelah Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan masuk ke anggaran mereka. “Ini juga menjadi rekomendasi perbaikan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ujar Arief.

Di dalam surat penugasan 170/TS.03.03/K/7/2025 itu, dilampirkan pula Keputusan Kepala Bapanas Nomor 206, 212, dan 213 Tahun 2025. Ketiga beleid itu memuat Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, Jenis dan Jumlah CPP serta Waktu Pelaksanaan Penyaluran CPP, dan Penerima Bantuan Pangan Beras Periode Juni dan Juli 2025.

Arief menjelaskan, info Penerima Bantuan Pangan (PBP) nan berjumlah 18.277.083 itu tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Data PBP berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) nan dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial berbareng Badan Pusat Statistik (BPS).

Apabila pada saat penyaluran terdapat penggantian PBP, ujarnya, maka dapat dilakukan menggunakan info persediaan nan disediakan sebanyak 4 juta PBP.

Dalam penyelenggaraan penyaluran support pangan beras, Bapanas dan Bulog bakal melibatkan pemerintah daerah, Polri, serta TNI, lantaran setiap wilayah punya kekhasan dan tantangan masing-masing.

“Namun, pemerintah optimis bisa mengatasi semua itu secara kolaboratif," kata Arief. Bantuan pangan beras nan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah ini diyakini dapat meredam inflasi dan mengungkit ekonomi.