TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti masalah kesulitan akses tiket kapal penumpang di PT Pelayaran Nasional Indonesia alias Pelni. DPR menilai sejauh ini tetap terus terjadi calon penumpang kesulitan mendapatkan tiket nan dijual di loket milik Pelni.
Anggota DPR Komisi VI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengatakan bahwa protes masyarakat kesulitan memperoleh tiket sudah disampaikan sejak 2019. Berikutnya tiket online itu pun tidak melangkah maksimal. "Kenyataannya sejak awal, selama bertahun-tahun, saya konsen soal makelar tiket ini, sampai sekarang tidak diatasi," kata Mufti, saat dihubungi pada Jumat, 12 Juli 2024.
Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP, menjelaskan dengan masalah calo tiket itu menyebabkan masyarakat nan bakal membeli tiket di loket tak ada. Sementara di luar instansi Pelni nan dijual oleh makelar tidak optimal. Sehingga ada banyak bangku di dalam kapal tidak terisi.
Menurut dia, kerugiannya bukan hanya ke masyarakat nan membeli tiket dengan nilai mahal. "Kalau di konter nilai tiketnya berapa, di luar itu harganya bisa dilur logika," tutur Mufti. Padahal, kata dia, di luar calon penumpang tak bisa berangkat lantaran mereka tak mendapatkan kepastian mendapatkan tiket.
Mufti mengatakan, saat diselidiki faktanya kepala makelar alias agen utama makelar mempunyai hubungan kekeluargaan dengan petugas internal Pelni. Dalam kasus percaloan ini, bukan soal tak ada kemauan Pelni melakukan perubahan. "Tapi ketika ada perubahan, mungkin bakal mengurangi pendapatan oknum-oknum nan ada di dalamnya," ucap dia.
Problem makelar itu, menurut dia, merupakan masalah tata kelola di dalam Pelni. Masalah nan perlu dibenahi. Bagaimana perusahaan pikulan pelayaran bisa berfaedah kepada masyarakat. "Saya memandang belum ada upaya perbaikan," ucap dia. "Maka ketika mereka minta tambahan PMN, kami salah satu nan tidak setuju."
Kementerian Perhubungan menyatakan belum mendapatkan info perihal percaloan jual beli tiket di PT Pelni. Kecuali telah terbukti ada petugas tertentu membeli tiket dengan jumlah banyak dan dijual di pelabuhan pada saat kapal bakal berangkat. "Kami belum dapat info nan valid," kata Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Hasan Sadili, melalui sambungan telepon, Jumat, 12 Juli 2024.
Dia mengatakan, ada 26 kapal melayani penumpang lintas laut dari Sabang sampai Merauke. Dalam melayani trayek pelayaran, Pelni telah memberlakukan pembelian pembelian tiket elektronik. Bahkan tiket elektronik telah diberlakukan bertahun-tahun tanpa masalah. Sehingga masyarakat bisa mudah mengakses pembelian tiket.
Iklan
Namun, dia mengatakan tetap ada masyarakat nan belum mengetahui info pembelian tiket secara elektronik. Selain itu ada calon penumpang nan tidak bisa membeli tiket elektronik lantaran terkendala menggunakan teknologi dan info alias IT. "Tapi PT Pelni membuka akses pembelian tiket via situsnya, mereka punya sistem aplikasi e-ticketing," tutur dia.
Dia mengatakan, calon penumpang bakal kesulitan mendapatkan tiket ketika karcis itu baru bakal dibeli pada hari keberangkatan. "Kadang ada kawan meminta bantuan, kami sampaikan ke PT Pelni, biasanya dapat tiketnya, jika tiba-tiba, mendadak, kemungkinan agak susah mendapatkan tiket," ucap Sadili.
Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni, Nuraini Dessy, membenarkan tetap banyak kasus percaloan dalam penjualan tiket. Dia menyatakan bahwa pihaknya telah memberhentikan sebanyak 24 pegawai tahun ini. Mereka dipecat lantaran diketahui bekerja sama dengan makelar dalam penjualan tiket.
"Isu tentang makelar ini tetap banyak. Ada 24 orang sudah kami berhentikan. Itu memang tim loket nan bekerja sama dengan calo," kata Nuraini saat berjamu di instansi Tempo, Jalan Palmerah Barat Nomor 8, Grogol Utara, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.
Nuraini mengatakan, sangat diperlukan masyarakat membeli tiket jauh sebelum hari keberangkatan. Menurut dia, Pelni pun telah mendagangkan karcis pelayaran itu jauh hari dari agenda keberangkatan. Saat ini, dalam catatan Pelni penumpang membeli tiket di loket 35 persen dan pembelian karcis online 65 persen.
Pilihan Editor: Bahlil Yakin Bandara IKN Siap Digunakan Sebelum 17 Agustus: Kita Akan Mendarat di Sana