Bareskrim Polri Koordinasi dengan BSSN Usut Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, CNN Indonesia --

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan kebocoran info Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan saat ini tengah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan pengusutan.

"Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan nan ini, itu sedang kita dalami," kata Himawan kepada wartawan, Selasa (24/9).

Kendati demikian, Himawan tak menjelaskan secara rinci sudah sejauh mana proses penyelidikan dilakukan.

Himawan menyebut saat ini tetap menunggu hasil pemeriksaan nan dilakukan BSSN mengenai dugaan kebocoran info tersebut.

"Kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa sih tipikal dan topologinya, itu menjadi suatu perihal krusial untuk kelak arah penyelidikan," tutur Himawan.

Sebelumnya, dikabarkan sebanyak 6 juta info NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Di antara info nan bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka.

Dugaan kebocoran info ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X (Twitter) pada Rabu (18/9).

"Sebanyak 6 juta info NPWP diperjualbelikan dengan nilai sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak memastikan 6 juta info NPWP termasuk milik Jokowi, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani nan mereka kelola tidak ada nan bocor.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan dari hasil penelitian, pihaknya menyampaikan bahwa info log acces di Direktorat Jenderal Pajak dalam 6 tahun terakhir tidak mengalami kebocoran info secara langsung dari sistem info di instansinya.

"Struktur info nan tersebar bukan merupakan struktur info nan mengenai dengan penyelenggaraan kewenangan dan pemenuhan tanggungjawab perpajakan wajib pajak. Kalaupun ada kebocoran bukan berasal dari sistem DJP," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/9).

(dis/isn)

[Gambas:Video CNN]