Belum Ada Pembatasan BBM Bersubsidi, Pertamina Sebut Masih Layani Pembelian Pertalite Tanpa QR Code

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membatalkan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak alias BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan stasiun pengisian bahan bakar umum alias SPBU tetap melayani konsumen Pertalite nan belum mempunyai QR Code. Namun, dia mengimbau masyarakat nan belum mempunyai QR Code segera mendaftarkan diri.

“Pendaftaran konsumen bisa dilakukan secara sigap dan dapat dibantu oleh pihak SPBU,” ujar Heppy melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Senin, 30 September 2024. 

Menurut Heppy, per September 2024, konsumen nan sudah terverifikasi Pertamina sebagai penerima BBM bersubsidi ada 5,45 juta. Pertamina Patra Niaga, kata dia, bakal terus berupaya mendorong kesadaran masyarakat penggguna Pertalite untuk melakukan pendaftaran pada program subsidi tepat ini.

Sebelumnya, ihwal pembatalan rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui pemerintah belum siap mengimplementasikan kebijakan ini. Ia berujar, pemerintah tetap membahas patokan pengetatan agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. 

“Apa nan saya maksud keadilan? Targetnya adalah gimana subsidi nan diturunkan BBM itu tepat sasaran,” kata Bahlil, dikutip dari Antara. “Jangan sampai tidak tepat sasaran.”

Iklan

Beberapa waktu lalu, Bahlil juga sempat mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi bakal akan diterapkan setelah patokan diterbitkan. Adapun rencananya, patokan itu berupa Peraturan Menteri (Permen) ESDM, bukan dalam revisi Perpres 191 Tahun 2024 nan hingga sekarang belum terselesaikan.

“Begitu aturannya keluar, kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini nan sekarang lagi dibahas,” kata Bahlil ketika ditemui wartawan usai rapat kerja berbareng Komisi VII di Gedung DPR RI, Selasa, 27 Agustus 2024. Namun, dia tidak merinci kriteria penerima BBM subsidi nan bakal diberlakukan.

Seiring dengan rencana tersebut, Bahlil juga meminta agar pengguna kendaraan mewah berakhir menggunakan BBM subsidi. Harapannya agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan menciptakan efisiensi.

Pilihan Editor: Patra Logistik Disomasi, Begini Tanggapan Joko Priyambodo