Beras Program SPHP 2025 Diperpanjang hingga 31 Januari 2026

Badan Pangan Nasional menyatakan pengedaran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diperpanjang hingga 31 Januari 2026. Perpanjangan dilakukan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran nan telah disetujui Kementerian Keuangan.

"Perpanjangan tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) nan telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dikonfirmasi di Jakarta, Ahad, 11 Januari 2026, sebagaimana dilansir dari Antara.

Pemerintah memastikan stabilisasi harga beras tetap terjaga di awal tahun 2026 dengan memperpanjang penyaluran program SPHP beras tahun 2025 hingga 31 Januari 2026.

Sarwo menyampaikan kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika nilai pasca pergantian tahun, sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap beras berbobot dengan nilai sesuai ketentuan.

Skema RPATA telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025. RPATA adalah rekening milik bendaharawan umum negara untuk menampung biaya atas penyelesaian pekerjaan nan tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Adapun penyelesaiannya diberikan kesempatan melewati pemisah akhir tahun anggaran. Dengan begitu, Bapanas memastikan bahwa program SPHP beras ini bakal tetap menjadi instrumen krusial dalam menjaga keseimbangan pasokan dan nilai beras secara nasional.

Sementara untuk program SPHP tahun 2026 diharapkan dapat dimulai pada 1 Februari 2026 mendatang.

Atas perpanjangan itu, Bapanas telah menginformasikan kepada Bulog dan pemangku kepentingan lainnya, mulai dari pemerintah pusat sampai wilayah dan juga Satgas Pangan Polri, bahwa SPHP beras tahun 2025 tetap dapat dilanjutkan sampai 31 Januari 2026.

"Jadi sisa sasaran SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin," ujar Sarwo.

Sarwo menegaskan, sesuai pengarahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, nilai beras kudu terus dijaga bagi masyarakat agar sesuai nilai nan telah ditetapkan.

Diketahui, sampai akhir tahun 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton nan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sehingga menurut Sarwo, dengan kebijakan perpanjangan itu diperkuat pula dengan kesiapan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog nan hingga akhir 2025 mencapai 3,25 juta ton.

Kondisi itu memberikan ruang nan memadai bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur.

Penyaluran SPHP beras 2025 tetap dilakukan melalui beragam kanal distribusi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta aktivitas Gerakan Pangan Murah, guna menahan laju kenaikan nilai di tingkat konsumen.

Sementara soal rencana penyelenggaraan SPHP beras tahun 2026, Bapanas tetap berproses untuk pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan.

Untuk sasaran salur SPHP beras 2026 telah disetujui secara mufakat berasas hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan tanggal 29 Desember 2025 sebesar 1,5 juta ton.

Sarwo menambahkan, skema RPATA juga telah diterapkan pada perpanjangan penyelenggaraan support pangan tahap kedua tahun 2025 nan berupa beras dan minyak goreng kepada masing-masing Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Realisasinya per 9 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan kepada 17,582 juta PBP alias setara dengan 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng secara nasional.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kesiapan beras secara nasional sangat kondusif sehingga tak ada argumen bagi para pelaku upaya sektor perberasan untuk memasang nilai melampaui ketentuan.

"Stok (CBP akhir tahun) kita 3,2 juta ton, pernah dulu Indonesia mendapatkan penghargaan di 1984 dari FAO. Saat itu stoknya hanya 2 juta ton. Kita sekarang 4 juta ton (stok CBP) pernah diraih (pertengahan 2025) dan akhir tahun 3,2 juta ton," kata Amran.