Dinas Tenaga Kerja Jakarta Bantah PHK Mayoritas Terjadi di Wilayahnya Sepanjang 2024, Ini Penjelasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta membantah info Kementerian Tenaga Kerja nan menyebut kebanyakan pemutungan hubungan kerja alias  PHK pada periode Januari-Juli 2024 terjadi di wilayah Jakarta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Jakarta, Hari Nugroho mengatakan dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 8 Agustus 2024, tren PHK mengalami penurunan sebesar 31persen pada periode tersebut jika dibandingkan dengan periode nan sama pada 2023 sebanyak 307 kasus melibatkan 847 orang pekerja.

Sebelumnya info nan dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sebanyak 32.064 pekerja di Indonesia mengalami PHK dari Januari hingga Juni 2024. Dari jumlah tersebut, kebanyakan terjadi di Jakarta, dengan persentase sebesar 23,29 persen alias sebanyak 7.469 pekerja.

Hari Nugroho menjelaskan menurut info PHK sesuai dengan Laporan Portal SIGAP Hubungan Industrial Kemnaker RI untuk DKI Jakarta, jumlah pada periode Januari sampai Juni 2024 sebanyak 7.469 orang. Namun rupanya tak semua berdomisili di wilayah Jakarta.

“Memang info nan dipakai itu berasas portal  Kemnaker berkaitan dengan agunan sosial BPJS sehingga info itu terintegrasi secara nasional dan di Jakarta setelah saya cek tidak seluruhnya pegawai itu berdomisili di Jakarta. Sehingga terjadi selisih nomor itu,” kata Hari.

Ia menjelaskan, saat ini tercatat 1.491 perusahaan dengan instansi pusat berdomisili di Jakarta nan mempunyai bagian di beragam wilayah luar Jakarta, namun mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan nan dibayarkan oleh instansi pusat di Provinsi Jakarta.

Hari mengatakan, sesuai laporan nan dihimpun dari Sudin Nakertansgi, lima wilayah kota terdapat tujuh perusahaan rintisan (start up) nan telah melakukan PHK serta memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) periode Januari-Juni 2024.

Data selisih PHK nan dicatatkan pada Dinas maupun Suku Dinas Nakertransgi sebanyak 847 orang pekerja. Sedangkan info PHK nan memanfaatkan program JKP sebanyak 982 orang pekerja.

“Itu info rilis nan Dinas Nakertransgi punya, dari kasus masuk sampai proses penanganan. Laporan selalu ada tiap bulan, kasus nan masuk kita rekap per triwulan dan juga kita sisir. Dari portal Kemnaker benar hanya saja tidak semuanya di Jakarta,” kata Hari.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Nakertransgi terus berupaya untuk menekan nomor pengangguran di Jakarta dengan melaksanakan beragam program penyerapan tenaga kerja.

Salah satu upaya menekan nomor pengangguran dilakukan dengan mengadakan training kerja di lima wilayah, program magang, menggandeng banyak perusahaan melalui MoU, bursa kerja (job fair) baik tatap muka maupun online di portal Kemnaker termasuk pengembangan kewirausahaan.

Hari menilai, jika dilihat dari data, tren PHK turun dari 2022 sampai 2024. Artinya, sisi pembinaan membuahkan hasil seperti program training dimana akhirnya Jakarta bisa menciptakan wirausaha alias Jakpreneur.

Iklan

“Persentase penyerapan kerja di Jakarta justru 40-50 persen tiap tahunnya, kita targetkan ke depan di atas 70 persen. Untuk memfasilitasi 847 orang nan ter-PHK tadi bakal kami bina untuk ditingkatkan keterampilannya. Kami punya datanya by name by address,” kata Hari.

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tak semua pengangguran di wilayahnya merupakan penduduk Jakarta mengenai dengan info nan memperlihatkan tingginya nomor pengangguran di DKI Jakarta  akibat kasus PHK.

"Berdasarkan info memang PHK tinggi. Tetapi info itu juga memperlihatkan mereka nan kehilangan pekerjaan tidak murni penduduk Jakarta alias penduduk nan sudah lama tinggal," kata Heru saat dijumpai di Jakarta Selatan, Senin, 5 Agustus 2024.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, beberapa orang-orang tersebut merupakan penduduk nan memang datang ke Jakarta dan tinggal dengan family alias kerabatnya dengan agunan lainnya sesuai dengan patokan kependudukan.

Sebagian dari mereka ada nan belum mendapat pekerjaan. Mereka pun terdata dan masuk dalam nomor PHK di Jakarta.

Terkait dengan korban PHK di Jakarta, Heru mengatakan Pemprov Jakarta kelak bakal memberikan akomodasi training kerja kepada penduduk nan terkena PHK itu.

“Iya kami fasilitasi (korban PHK)," ujar Heru.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat tenaga kerja alias pekerja nan dilaporkan kena PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jakarta.

Kasus PHK di Jakarta mencapai 23,29 persen dari jumlah keseluruhan kasus nan dilaporkan hingga Juni 2024. Berikut 10 provinsi dengan PHK terbanyak periode Januari-Juni 2024, dikutip dari laman Satu Data Kemenaker:

1. Jakarta: 7.469
2. Banten: 6.135
3. Jawa Barat: 5.155 
4. Jawa Tengah: 4.275
5. Sulawesi Tengah: 1.812
6. Bangka Belitung: 1.527
7. Riau: 833
8. Jawa Timur: 819 
9. Kalimantan Barat: 785
10. Sumatera Utara: 539

Pilihan Editor Pabriknya Diresmikan Presiden Jokowi, Apa Itu Anoda Baterai Lithium?