1 bulan yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti angkat bicara soal rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara.
Esther kurang percaya pembentukan badan baru itu bakal meningkatkan pendapatan negara. Selain kurang efisien dan makan anggaran, dia menilai bakal dibutuhkan butuh waktu sekitar 3 hingga 5 tahun untuk memandang faedah riil dari badan tersebut.
Direktur Eksekutif Indef itu mengatakan saat ini belum ada urgensi untuk memisahkan lembaga nan mengatur penerimaan negara dengan Kementerian Keuangan alias Kemenkeu. “Badan penerimaan negara itu pasti settle-nya kelak tetap kurang lebih tiga, empat sampai lima tahun, jadi butuh waktu untuk akselerasi,” kata dia dihubungi Senin, 30 September 2024.
Waktu itu, kata Esther, dibutuhkan untuk tiap-tiap pihak melakukan adaptasi. Padahal, di saat nan sama, pendapatan negara kudu sigap ditingkatkan untuk membiayai program dan bayar utang pemerintah. Dengan pertimbangan tersebut, dia ragu badan baru itu bisa langsung jadi perangkat penerimaan negara nan efektif.
Secara politis, Esther menilai Kementerian Keuangan punya posisi sangat kuat, lantaran mengurusi sekaligus pendapatan dan shopping negara. Namun perihal itu memang tidak dipisahkan lantaran sinergi wajib dilakukan dan diatur penerimaan dan pengeluaran sekaligus. “Kalau masalahnya ada di penerimaan nan sedikit, ya belanjanya kudu direm, misalnya."
Selain itu, menurut Esther, penambahan lembaga baru berpotensi menguras ekstra anggaran lantaran pasti butuh shopping rutin pegawai, sementara selama ini shopping pegawai memakai porsi cukup besar dari APBN.
Iklan
Rencana pemisahan Badan Penerimaan negara dari Kementerian finansial mulanya bergulir dari pemaparan jejak Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah. Mantan Gubernur BI itu membeberkan rencana Prabowo Subianto nan bakal merombak dua kementerian tahun depan. Dia mengatakan nan bakal berubah adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
Perombakan Kementerian Keuangan menurut dia dilakukan lewat perubahan kelembagaan. nan pertama nan bakal diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara. “Insya Allah bakal ada Menteri Penerimaan Negara nan mengurus pajak, cukai dan PNBP. Jadi pisah dari Kementerian Keuangan,” ujar Burhanuddin dalam aktivitas UOB Economic Outlook 2025, Rabu, 25 September 2024 lalu.
Selain itu, ke depan Prabowo berencana merombak Kementerian BUMN, melalui transformasi kelembagaan. Dia mengatakan dari BUMN jika dihitung negara mengumpulkan sekitar US$ 1 triliun. Jumlah itu 60 persen dari produk domestik bruto RI. Sumbangan tersebut dinilai kudu diperbaiki dan tingkatkan. Sehingga kudu ada transformasi kelembagaan, bisnis, kultural dan manajemen.
Pilihan Editor: Gus Ipul soal Bansos untuk Kelas Menengah: Kami Lagi Mendalami Meski APBN Sudah Diketok
English (US) · 
Indonesian (ID) ·