Erick Thohir: Lakukan Investigasi terhadap Pegawai Telkom yang Diduga jadi Penyebab Ganguan Server PDN

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara alias BUMN Erick Thohir mendorong dilakukannya investigasi di PT Telkom perihal indikasi penyebab serangan siber ransomware di server Pusat Data Nasional (PDN) Sementara.

“Kalau ada nan tak kompeten ya copot, termasuk nan tadi ada indikasi jika pegawai PT Telkom itu saya mendorong investigasi, audit,” katanya di area Kota Tua, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Selain itu, dia juga menanggapi akibat kejadian serangan siber ransomware hingga Dirjen Aplikasi Informatika alias Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengundurkan diri dari jabatannya. 

“Kemarin juga sudah mundur Dirjen-nya dari Kominfo. Saya dukung kebijakan Pak Hadi (Menkopolhukam) dalam mengoreksi pihak tak berkompeten. Itu sesuai pengarahan presiden,” kata Erick.

Sebelumnya, dalam rapat di Komisi I DPR, Meutya Hafid selaku ketua mengaku mendapatkan info adanya kelalaian dari pegawai PT Telkom nan mengakibatkan sistem PDNS di Surabaya diretas. 

Dalam rapat, Kemenkominfo dan BSSN dituntut untuk menyampaikan penjelasan mengenai serangan PDN nan membikin jasa publik lumpuh.

Iklan

Sementara Direktur Network & IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko mengatakan tetap menunggu hasil audit forensik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Meutya Hafid meminta Kemenkominfo dan BSSN untuk membentuk satuan tugas (satgas) nasional perlindungan keamanan siber PDN guna mencegah serangan siber di masa depan. Satgas tersebut nantinya bertanggung jawab atas perlindungan keamanan siber PDN.

Dia menyebutkan, dalam menjalankan fungsinya, satgas tersebut melakukan pembaruan sistem perangkat lunak secara berkala, mengangkat teknologi keamanan siber terkini, menerapkan pendekatan proaktif dan berlapis dalam meningkatkan sistem keamanan siber, serta melakukan pertimbangan berkepanjangan terhadap protokol keamanan nan ada.

Komisi I DPR RI juga meminta Kominfo dan BSSN membentuk crisis center terpadu nan berfaedah sebagai pusat support (helpdesk) dan memberikan info berkala mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan sistem pelayanan publik nan terdampak serangan ransomware. “Jadi publik kudu selalu terinformasikan,” ucap Meutya.

Pilihan Editor: BTN Pastikan Batal Mengakuisisi Bank Muamalat