TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan upaya Milik Negara alias BUMN Erick Thohir mendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 alias Perpres 191 soal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan tujuan agar tepat sasaran. “Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang nan bisa namun mendapatkan BBM bersubsidi,” katanya di area Kota Tua, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.
Erick mengaku tetap menunggu pemerintah nan tengah menggodok Perpres 191, sehingga agar segera diselesaikan. Ia mengatakan, sebaiknya pemerintah juga mengatur perihal pembatasan pembelian elpiji subsidi.
“BUMN ini kan korporasi, bukan mengambil kebijakan. Kami berambisi juga (pembatasan pembelian) buat gas, lantaran elpiji impornya tinggi sekali sekarang dan ini nan kita kudu benahi. Jangan sampai subsidi salah sasaran,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah membereskan masalah pemborosan anggaran nan terjadi di Indonesia. Salah satu nan dilakukan pemerintah adalah dengan efisiensi penggunaan BBM bersubsidi.
"Kita berambisi 17 Agustus sudah bisa mulai, orang nan tidak berkuasa dapat subsidi bisa kita kurangi," kata Luhut melalui keterangan video nan diunggah di Instagarm resmi @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.
Menurut Luhut pemborosan anggaran mesti disetop lantaran pemerintah kudu menjaga stabilitas dan keseimbangan anggaran negara. Terlebih, dia menyampaikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini diproyeksikan lebih besar daripada sasaran nan ditetapkan.
Iklan
Hal ini seiring dengan pendapatan negara nan diproyeksi tidak mencapai target. Pasalnya, kata Luhut, setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas nan terdampak penurunan nilai bakal merosot.
Ihwal pengurangan BBM subsidi untuk masyarakat, Luhut tidak menjelaskan perincian skema nan bakal diterapkan. Ia hanya mengatakan, Pertamina sedang menyiapkannya.
BAGUS PRIBADI | RIRI RAHAYU
Pilihan Editor: Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Subsidi: Kita Berharap 17 Agustus Sudah Bisa Mulai