Fadli Zon Luncurkan Buku Sejarah Indonesia Versi Terbaru Bulan Depan

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyatakan hasil proyek penulisan ulang sejarah akan dirilis bulan depan, Desember 2025.

Ia menyebut proyek penulisan itu telah rampung sejak Agustus lampau dan sekarang dalam proses penyuntingan.

"Penulisan sejarah sudah selesai dari bulan Agustus, sekarang dalam proses editing. Mudah-mudahan kelak bulan depan saya kira," ujar Fadli di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11).

Fadli menyebut Kemenbud juga beriktikad menulis sejarah resmi jenis pemerintah mengenai sejumlah topik khusus.

Ia menyinggung beberapa di antaranya adalah soal sejarah kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan, hingga sejarah kerajaan.

"Sejarah Majapahit, sejarah Padjadjaran, sejarah Sriwijaya," ucap dia.

Penulisan kitab sejarah Indonesia ini melibatkan 112 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di dalam negeri.

Naskah kitab sejarah Indonesia nan telah diperbarui sudah melalui uji publik di Universitas Indonesia pada 25 Juli, Universitas Lambung Mangkurat pada 28 Juli, Universitas Negeri Padang pada 31 Juli, dan Universitas Negeri Makassar pada 4 Agustus.

Naskah kitab sejarah tersebut mencakup temuan dan hasil penelitian baru tentang sejarah Indonesia.

Fadli mengatakan bahwa pemerintah perlu menulis kitab sejarah dari perspektif Indonesia, bukan dari perspektif pemerintah kolonial.

Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia nan digawangi Fadli Zon telah menuai kritik dan protes dari beragam kalangan.

Sejumlah masa nan tergabung dari beragam komponen masyarakat melakukan tindakan menolak penulisan ulang sejarah dan dugaan pemutihan dosa Orde Baru di depan Kementerian Kebudayaan, Jakarta, pada 26 Juni 2025.

Penolakan itu berasas beberapa pokok pemikiran, di antaranya rencana penulisan sejarah Indonesia dianggap suatu proyek masif berupa rekayasa masa lampau bangsa Indonesia dengan tafsir tunggal.

Penulisan 'sejarah resmi' negara oleh pemerintah dianggap berpotensi menghilangkan fakta-fakta sejarah masa lampau khususnya pelanggaran Hak Asasi Manusia

Sejarawan sekaligus personil Komisi X DPR, Bonnie Triyana pun telah meminta Kemenbud menghentikan proyek penulisan sejarah jika tetap berkarakter selektif dan parsial.

Bonnie mengatakan bahwa sejarah bukan ditulis hanya untuk kepentingan penguasa. Menurut Bonnie, sejarah tak boleh tebang pilih mengambil satu bagian namun meninggalkan bagian nan lain.

"Jangan lakukan penulisan sejarah melalui pendekatan kekuasaan nan berkarakter selektif dan parsial atas pertimbangan-pertimbangan politis. Apabila ini terjadi, lebih baik hentikan saja proyek penulisan sejarah ini," kata Bonnie saat dihubungi, Rabu (18/6).

Pernyataan itu dia sampaikan sekaligus mengkritik pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon nan meragukan rangkaian kekerasan dan pemerkosaan massal terhadap wanita etnis Tionghoa selama kerusuhan Mei 1998.

Menurut Bonnie, pandangan subyektif Fadli Zon tak bisa menafikan bahwa peristiwa memilukan dalam tragedi '98 tersebut tidak pernah terjadi.

"Apa nan menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berfaedah tak terjadi," kata politikus PDIP itu.

Hakim konstitusi Arief Hidayat mengingatkan penulisan ulang sejarah Indonesia dilakukan secara objektif dan tidak ditulis oleh orang nan berkuasa.

Hal itu disampaikan Arief menanggapi rencana pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan mengenai proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek itu belakangan juga menuai sorotan lantaran menghilangkan sejumlah babak terutama mengenai pelanggaran HAM berat.

"Ada pameo, sejarah itu dituliskan oleh orang nan berkuasa. Supaya untuk penulisan sejarah nan bakal dilakukan, jangan menggunakan pameo itu. Sejarah kudu ditulis secara objektif, tidak ditulis oleh orang nan berkuasa. Itu saja," kata Arief kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).

(mnf/isn)

[Gambas:Video CNN]