Firli Bahuri Kembali Diperiksa Soal Kasus SYL Kamis Depan

Jakarta, CNN Indonesia --

Polda Metro Jaya bakal kembali memeriksa mantan Ketua KPK Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada Kamis (28/11).

"Jadi interogator telah menjadwalkan alias mengagendakan pemeriksaan alias permintaan keterangan tambahan terhadap Tersangka FB [Firli Bahuri] pada hari Kamis tanggal 28 November 2024," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Sabtu (23/11).

Ade Ary menyampaikan pemeriksaan Firli dijadwalkan dilakukan Pukul 10.00 WIB di gedung Bareskrim Polri.

Ia menyebut telah menyampaikan surat panggilan pemeriksaan itu ke Firli pada Rabu (20/11).

"Ini merupakan surat panggilan kedua terhadap Tersangka FB di mana sebelumnya tidak dihadiri dengan suatu argumen nan disampaikan kepada penyidik," kata dia.

Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 22 November 2023.

Dalam kasus ini, pensiunan jenderal bintang tiga Polri itu diduga melanggar Pasal 12 e dan alias Pasal 12 B dan alias Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP denga ancaman maksimal balasan penjara seumur hidup.

Namun, setahun berstatus tersangka, tak ada perkembangan berfaedah dalam proses investigasi nan dilakukan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Penyidik tercatat dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan dua kali pula dikembalikan lantaran dinilai belum lengkap.

Pada Februari lalu, Firli tercatat sempat kembali dipanggil untuk diperiksa guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa. Namun, dua kali dia tak hadir.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sekarang digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran tak kunjung merampungkan kasus tersebut.

Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dan terdaftar dengan nomor 116/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

(mnf/dmi)

[Gambas:Video CNN]