TEMPO.CO, Badung - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono, pada hari ini meresmikan Forum Perbendaharaan ASEAN alias ASEAN Treasury Forum (ATF). Forum ATF ini merupakan inisiasi dari pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), saat Indonesia kembali memegang presidensi dalam forum ini.
“Tujuan utama ATF adalah meningkatkan kerjasama dalam perbendaharaan dan pengelolaan finansial negara di antara negara-negara ASEAN,” kata Thomas dalam sambutannya, pada Kamis, 3 Oktober 2024 di Hotel The Stones Legian, Bali.
Forum ini, menurut Thomas, bukan menjadi puncak dari upaya kolektif kawasan, tetapi menjadi langkah awal dari kerjasama berkepanjangan di antara negara-negara ASEAN. ATF diharapkan dapat membantu melakukan pemetaan terhadap persoalan maupun tantangan pengelolaan finansial publik di lingkup Asia Tenggara.
“Pengelolaan Belanja Negara, Pengelolaan Kas Negara, Statistik Keuangan Pemerintahan, dan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara merupakan beberapa simpulan dan rekomendasi untuk dibahas dalam agenda ATF berikutnya,” ujar Thomas.
Selain topik-topik pembahasan tersebut, Thomas mengatakan ada beberapa kegunaan lain mengenai perbendaharaan nan krusial untuk dibahas. Hal tersebut di antaranya adalah manajemen aset dan manajemen utang. Keduanya dianggap Thomas krusial untuk menjaga stabilitas fiskal area dalam jangka panjang.
“Saya berambisi fungsi-fungsi krusial perbendaharaan lainnya bakal menjadi bagian dari agenda forum di tahun ketiga alias lebih,” kata keponakan Prabowo Subianto tesebut.
Setelah diresmikan pada hari ini, forum bakal dilanjutkan dengan agenda rapat pleno negara-negara personil pada besok Jumat, 4 Oktober 2024. Indonesia sendiri selain sebagai pencetus, juga diamanahkan memegang presidensi ATF hingga tahun 2025 mendatang. Indonesia bakal dibersamai Laos untuk memipin ATF di tahun 2024, sedangkan untuk tahun 2025 Indonesia bakal ditemani oleh Malaysia sebagai co-chairman.
Dalam forum bertema Enhancing Treasury Capacity for Regional Economic Resilience itu, ASEAN Treasury Forum (ATF) ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, para ketua dan delegasi dari unit perbendaharaan negara-negara ASEAN, serta para experts dari lembaga internasional seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO).
Kegiatan ini bakal mendiskusikan beragam tantangan perekonomian nan dihadapi oleh negara-negara ASEAN serta peran krusial dari sistem perbendaharaan sebagai katalis perekonomian dan pembangunan.
Wamenkeu dalam kesempatan itu juga membujuk para peserta untuk mengingat kembali gimana negara-negara ASEAN bisa memperkuat dan membentuk resiliensi dari beragam tantangan dan krisis nan dihadapi, mulai dari Asian Financial Crisis tahun 1997-1998, 2008, dan nan terakhir pada pandemi Covid-19.
Iklan
Berbagai krisis tersebut memberikan lesson learned nan sangat berbobot bagi negara-negara ASEAN, termasuk menjadi awal reformasi pengelolaan finansial dan perbendaharaan negara di beberapa negara ASEAN.
Thomas berambisi ATF dapat menjadi forum pembelajaran kolektif bagi negara-negara ASEAN untuk bersama-sama mentransformasi sistem perbendaharaan, terutama pada empat kegunaan utama perbendaharaan. Empat kegunaan itu adalah pengelolaan shopping pemerintah, pengelolaan kas negara, akuntansi dan pelaporan pemerintah, serta digitalisasi pengelolaan finansial negara. Empat perihal tersebut bakal menjadi area konsentrasi dalam pembahasan ATF tahun ini.
Selain itu, ATF juga membuka ruang kerjasama negara-negara ASEAN untuk berbareng membangun kapabilitas perbendaharaan dan mewujudkan resiliensi ekonomi di regional ASEAN. ATF bukan merupakan titik akhir kolaborasi, melainkan langkah awal menuju pengelolaan finansial dan perbendaharaan negara di ASEAN nan lebih berkualitas.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menyatakan, peluncuran ATF ini utamanya untuk merumuskan rencana strategis dan arah aktivitas ATF ke depan. Astera menyatakan Launching and First Meeting ATF juga menandai momen berhistoris bagi ASEAN.
Pembentukan ATF pertama kali diinisiasi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) ke-10 Tahun 2023 di Jakarta, sebagai upaya membentuk sebuah peer-learning platform bagi negara-negara ASEAN mengenai pengelolaan finansial dan perbendaharaan negara.
Inisiatif ini mendapatkan respons positif dari Menteri Keuangan negara-negara ASEAN dalam AFMGM ke-11 pada 5 April 2024 di Luang Prabang, Laos. Momen ini menjadi awal sejarah peningkatan kerja sama pengelolaan perbendaharaan dan finansial negara di ASEAN.
“Ke depan, ATF diharapkan bisa menjalin lebih banyak kolaborasi, baik dengan regional lain maupun lembaga-lembaga internasional lainnya, sehingga dapat memberikan pembelajaran nan lebih luas mengenai best practice pengelolaan perbendaharaan negara," kata Astera, seperti dikutip dari siaran pers. Ia berambisi berkembangnya ATF menjadi platform nan kuat ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nan berkepanjangan dan stabilitas fiskal di kawasan.
Pilihan Editor: 7 Program Prioritas Prabowo - Gibran, Telan Anggaran Rp 121 Triliun