Guru Besar IPB Kritik Program Brigade Pangan Kementerian Pertanian

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengkritik program Brigade Swasembada Pangan alias Brigade Pangan yang dibuat Kementerian Pertanian (Kementan). Menurutnya, program itu belum mempunyai kejelasan dari lahan nan bakal dipakai untuk program itu sampai pembayaran gaji.

"Pertanyaan nan mendasarkan di mana (lahannya)?," ujar Andreas ketika dihubungi Tempo melalui telepon seluler pada Jumat, 22 November 2024.

Dia membayangkan jika lahan pertanian nan bakal digunakan untuk program Brigade Pangan ini berada di wilayah Merauke, Papua. Namun, lanjut Andreas, perihal tersebut memerlukan waktu nan sangat panjang untuk dapat memberdayakan swasembada pangan.

"Oke jika gambaran saya kelak di tempatkan itu di Merauke alias di wilayah-wilayah pengembangan baru, selesai sudah mereka (petani muda) tempatkan di sana," tutur dia.

Guru Besar IPB ini juga tetap mempertanyakan sistem pembayaran penghasilan nan katanya per orangnya bakal mendapatkan Rp 10 juta. Sebab, kata Andreas, perihal tersebut belum diketahui siapa nan bakal membayarkan penghasilan itu kepada para petani muda.

"Lalu siapa kelak nan menggaji Rp 10 juta per bulan? Pemerintah? alias siapa? Kalau itu dalam corak food estate kan perusahaan, perusahaan mana nan mau?" kata Andreas.

Dia menyarankan pemerintah agar tidak terlalu ambisius dalam mewujudkan swasembada pangan. Andreas mengatakan, cukup berpikir secara sederhana mengenai kebijakan nan dapat menguntungkan bagi negara hingga masyarakat Indonesia.

"Kalau saya sih berpikir sederhana sajalah, ya lantaran tidak wah begitu, menggebu-gebu, ambisius juga, pikirkan perihal nan sederhana saja," ucap dia.

Sementara itu, Kementan telah meluncurkan program Brigade Swasembada Pangan alias Brigade Pangan untuk mengawal cita-cita swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan program ini bakal memperbantukan mahasiswa menggarap lahan nan disediakan negara.

“Mahasiswa nantinya di lapangan, sasaran kami pertama mungkin sekitar 20 ribu (mahasiswa), nan mendaftar ada 23 ribu. Ini kami gerakkan kelak mungkin bertahap, 5 ribu 3 ribu,” ucap Amran di kantornya pada, Rabu, 20 November 2024.

Menurutnya, Kementan bakal menunjuk langsung brigade nan bakal memimpin para mahasiswa tersebut. Amran berujar, setiap satu orang brigade, nantinya bakal memimpin sekitar 15 mahasiswa, serta setiap golongan brigade juga bakal mengelola lahan seluas 200 ribu hektar.

“Sistemnya adalah setiap 1 brigade itu 15 orang (mahasiswa), mengelola 200 hektar (lahan),” ucapnya.

Dia menuturkan setiap golongan ini kudu berkomitmen pada Kementan, untuk mengelola lahan selama minimal lima tahun. Para mahasiswa, menurut Amran, tidak perlu merasa cemas lantaran bakal menerima pendapatan hingga Rp 10 juta per bulannya jika ikut dalam program ini.