IESR Soroti 2 Hal Soal Kinerja Sektor ESDM Selama 2025

Sedang Trending 6 hari yang lalu

INSTITUTE or Essential Services Reform (IESR) menilai keahlian sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) sepanjang 2025 belum menunjukkan perbaikan nan berarti. Secara umum, lembaga ini memandang transisi daya melangkah lambat dan ketahanan daya nasional tetap rapuh.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan capaian nan disampaikan pemerintah tidak mencerminkan kemajuan struktural sektor energi. Sebelumnya, Kementerian ESDM melaporkan rata-rata lifting minyak bumi, termasuk Natural Gas Liquid (NGL), pada 2025 mencapai 605,3 ribu barel per hari. Angka ini sedikit di atas sasaran APBN 605 ribu barel per hari.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Namun Fabby menilai capaian tersebut tidak mencerminkan penguatan produksi. Target lifting 2025 justru jauh lebih rendah dibandingkan sasaran 2024 sebesar 635 ribu barel per hari. “Sejak 2020, sasaran lifting minyak terus diturunkan dari 707 ribu barel per hari,” kata Fabby.

Ia juga mengkritik penggunaan NGL dalam kalkulasi lifting minyak. Produk tersebut mempunyai karakter berbeda dengan minyak bumi. Tanpa NGL, capaian lifting dinilai berpotensi tidak memenuhi target. Kondisi ini membikin sasaran 1 juta barel per hari pada 2030 semakin susah dicapai.

Soal daya terbarukan, Kementerian ESDM mencatat bauran daya bersih 2025 mencapai 15,75 persen. Angka ini naik dari 14,65 persen pada 2024. Kapasitas terpasang daya terbarukan bertambah sekitar 1,3 gigawatt.

Menurut Fabby, kenaikan tersebut belum sesuai sasaran Kebijakan Energi Nasional nan baru. Selain itu, sebagian besar penambahan berasal dari PLTS genting milik konsumen. Sementara proyek daya terbarukan dalam RUPTL PLN banyak nan tidak terealisasi. “Penambahan pembangkit nan diklaim besar itu sebagian besar datang dari inisiatif pelanggan, bukan proyek nan direncanakan pemerintah,” ujar Fabby.

Padahal, kata Fabby, peningkatan bauran daya terbarukan sangat krusial untuk menekan emisi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam skenario ambisius, emisi bisa turun hingga sekitar 436 juta ton CO2 pada 2060 jika bauran energi terbarukan mencapai 77 persen.

Dari sisi realisasi investasi daya baru terbarukan dan konservasi daya pada 2025 mencapai US$2,4 miliar. Angka ini melampaui sasaran US$ 1,5 miliar. Meski begitu, IESR menilai keahlian ini tetap tertinggal dari tren global.

Fabby mencatat investasi daya bersih dunia mencapai US$ 2,1 triliun pada 2024. Untuk mengejar sasaran emisi nol pada 2050, Indonesia perlu investasi US$ 30-US$ 40 miliar per tahun. Fabby juga menekankan pentingnya membangun industri daya terbarukan dalam negeri agar tidak berjuntai pada impor teknologi.

Adapun produksi batu bara Indonesia pada 2025 mencapai 790 juta ton. Angka ini melampaui sasaran 739,6 juta ton. Pemerintah juga menetapkan sasaran produksi 2026 sebesar 600 juta ton. Fabby memandang tren ini menunjukkan kekuasaan daya fosil belum berkurang. “Target produksi batu bara selalu terlampaui lantaran dorongan ekspor dan ketergantungan pada royalti,” ujar Fabby.

Untuk itu, dia mengingatkan akibat penurunan nilai batu bara di tengah transisi daya global. Pemerintah kudu menyiapkan skenario dampaknya terhadap fiskal dan stabilitas ekonomi.

Di sektor kebijakan biodiesel, pemerintah menyatakan kebijakan biodiesel B40 sukses menekan impor solar menjadi sekitar 5 juta ton pada 2025. Namun IESR mengingatkan penggunaan crude palm oil (CPO) untuk biodiesel punya risiko.

Jika terlalu banyak dialihkan untuk bahan bakar nabati, ekspor dan penerimaan negara bisa tertekan. Ia juga menolak solusi membuka lahan sawit baru lantaran berisiko merusak rimba dan memperburuk krisis iklim.

Sementara itu, di sektor program listrik desa pada 2025 nan menjangkau 77.616 pengguna di 1.516 lokasi, Fabby memandang ada kemajuan. Tetapi, dia menilai kualitas pasokan tetap timpang di wilayah 3T.

Ia mendorong pemanfaatan PLTS dan baterai agar desa terpencil mendapat listrik nan andal. Menurut dia, pengelolaan listrik desa perlu melibatkan entitas lokal seperti koperasi alias BUMDes. “Tanpa tata kelola nan kuat, proyek PLTS bisa terbengkalai," kata dia. 

Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis