IKN Diklaim Lahir dari Aspirasi Rakyat, Ekonom Beberkan Fakta IKN Keinginan Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan IKN pada dasarnya adalah proyek presiden nan disertai justifikasi dari DPR RI dan lembaga nan relevan. Pendapat ini dia ungkapkan saat merespons pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai Ibu Kota Nusantara alias IKN berasas keputusan seluruh rakyat Indonesia. 

Wijayanto membeberkan salah satu argumen IKN adalah proyek presiden lantaran Jokowi sendiri memutuskan pemindahan ibu kota tanpa adanya kajian menyeluruh untuk menilai kepantasan alias feasibility study. Setelah keputusan pemindahan ibu kota dibuat, barulah feasibility study ini menyusul di kemudian hari.

"Itu pun bukan feasibility study tentang perlu tidaknya pindah alias tentang ke mana bakal pindah, tetapi hanya tentang langkah kepindahannya saja," ujarnya saat diwawancarai Tempo pada Minggu, 29 September 2024. 

Menurutnya, memang susah menganalisa dan memprediksi beragam pernyataan Jokowi, termasuk soal IKN ini. Banyak pendapat Jokowi kerap berubah-ubah sehingga terkesan berbincang secara random saja. Wijayanto memberi contoh ketika Jokowi mau menghabiskan 40 hari terakhir masa jabatannya di IKN, terbukti sampai saat ini rencana tersebut tetap belum kejadian. 

Ia berpendapat, Jokowi sendiri tampaknya mulai gusar mengenai IKN nan berpotensi bakal mangkrak. Pasalnya, hingga saat ini, penanammodal nan tertarik tetap sangat minim. Hal tersebut juga membikin kondisi fiskal nan sangat berat, ditambah lagi dengan sentimen publik nan jelek terhadap IKN.

Memindahkan ASN ke IKN juga menjadi pekerjaan rumah nan menghantui menurut Wijayanto. Sebab, pemindahan ibu kota tidak hanya mengeluarkan biaya untuk infrastruktur, bakal tetapi juga memberikan subsidi agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan rakyat mau menetap di ibu kota nan baru. 

"Juga biaya berupa akibat inefisiensi birokrasi nan muncul akibat kepindahan ke IKN," katanya. 

Oleh lantaran itu, pola-pola reverse planning nan diambil oleh Jokowi ini, di mana keputusan terbit baru disusun rencana studinya, membikin IKN menjadi proyek nan mempunyai akibat dan susah untuk direalisasi.

Iklan

Ia juga berkata untuk melanjutkan pembangunan IKN, biaya nan berasal dari investasi bisa saja dicover secara terus-menerus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun perihal tersebut bakal sangat jelek bagi ekonomi Indonesia. 

"Ini terjadi saat daya saing ekonomi kita tergerus dengan semakin tertinggal dari negara lain," katanya.

Menurut Wijayanto, sepertinya pemerintah tidak pernah membikin cost dan benefit analysis untuk proyek IKN ini. Hanya lantaran terlanjur sudah dimulai, maka nan bisa dilakukan pemerintah adalah metode cut loss. Hal ini tentunya merupakan corak mereduksi rencana untuk mereduksi biaya.

"Dalam konteks ini, wajar jika banyak kalangan memaknai IKN sebagai proyek Pak Presiden nan dimintakan justifikasi ke DPR," tuturnya. 

Maka dari itu, walaupun sudah terlanjur, Wijayanto menilai anggaran nan digelontorkan untuk IKN ada baiknya dialokasikan untuk membangun ke kota-kota lain di Indonesia. Langkah itu dinilai bisa memperbaiki daya saing menjadi kota dunia dibanding hanya membangun satu kota saja. 

"Saya rasa, meng-empower puluhan kota di Indonesia dengan guidance dari pusat justru lebih tepat jika agendanya mau menyebarkan pusat pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar membangun satu kota di tengah Kalimantan," imbuhnya.

Pilihan Editor: Terkini Bisnis: Sebab Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersil, Promo Tiket Kereta Api