Imparsial Harap Direktorat PPA-PPO Dapat Berikan Keadilan Pada Korban

Jakarta, CNN Indonesia --

The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) menyebut pembentukan Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri dapat memberikan rasa keadilan bagi para korban. Direktur Imparsial Gufron Mabruri  menyebut pembentukan Dittipid PPA-PPO ini diharapkan bisa memberikan keadilan bagi para korban.

"Kami harapkan Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim dapat memberikan keadilan dengan tetap berpegang pada perspektif korban dan peraturan perundang-undangan nan ada," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/9).

Ia mengatakan pembentukan direktorat ini merupakan sebuah langkah nan tepat dan terobosan penting. Hal ini mengingat kasus-kasus tindak pidana melibatkan anak dan wanita semakin mengkhawatirkan belakangan ini.

"Menunjukkan adanya kebutuhan serius terhadap penanganan kasus pidana anak nan memerlukan perlakuan unik dengan tetap mementingkan hak-hak terhadap anak," kata Gufron 

Dalam konteks perempuan, kata Gufron, pembentukan Dittipid PPA-PPO ini tak terelakkan lagi, mengingat perkembangan jenis-jenis tindak pidana terhadap wanita seperti kekerasan berbasis kelamin nan sudah menjadi perhatian publik nan serius.

Apalagi, lanjut dia, Komnas Perempuan dalam semester pertama tahun 2024 mencatat terdapat 2,343 kasus nan dilaporkan. Jumlah ini nyaris sama dengan tahun sebelumnya, di mana sebanyak 4.374 kasus dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan. 

Lebih lanjut, Gufron menuturkan Polri kudu membuka diri dengan melibatkan para pemantu kepentingan agar bisa menjalankan tugas dan kegunaan secara maksimal. Sebab, direktorat ini baru saja dibentuk.

"Penting untuk membuka diri ialah melibatkan pemangku kepentingan seperti NGO, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, serta Kompolnas guna memperkuat perspektif korban dan kewenangan wanita dan anak," tuturnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO). Sigit juga telah menunjuk seorang polisi wanita (polwan) ialah Brigjen Desy Andriani sebagai Dirtipid PPA-PPO.

"Ini merupakan komitmen bapak Kapolri dalam upaya mewujudkan keadilan bagi wanita dan anak serta golongan rentan dengan resmi membentuk Direktorat PPA dan PPO dan menunjuk Brigjen Desy Andriani sebagai Dirtipid PPA dan PPO," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Senin (23/9).

Selain itu, Sigit juga resmi menunjuk delapan perwira menengah untuk menduduki kedudukan sebagai Direktur Reserse Siber (Dirressiber) di delapan Polda. Trunoyudo menyebut pembentukan Ditressiver di delapan Polda itu sebagai respon atas maraknya kasus kejahatan siber.

Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2098/IX/KEP./2024, ST/2099/IX/KEP./2024, ST/2100/IX/KEP./2024 dan ST/2101/IX/KEP./2024 tanggal 20 September 2024.

(dis/DAL)

[Gambas:Video CNN]