Indonesia Berpotensi Jadi Pusat Data Berenergi Bersih

CENTRE for Strategic Studies and International Studies (CSIS) berbareng Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Tenggara Strategics, UMBRA, dan para peneliti dari Universitas Prasetiya Mulya menyampaikan bahwa kebutuhan Indonesia bakal pusat data dan poptensi serapan daya bersih merupakan momentum emas bagi Indonesia untuk dapat menjadi hub pusat info (data center) di regional Asia Tenggara. Selama ini Indonesia tetap berjuntai pada info center di Singapura dan Malaysia untuk memenuhi kebutuhan digital masyarakatnya.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mira Tayyiba menyampaikan bahwa berasas proyeksi dari Bank Dunia, pertumbuhan permintaan bakal pusat info di Indonesia bisa mencapai hingga 16,8 persen per tahun. Saat ini para pemilik info center juga mendorong semua pihak mengenai untuk menggunakan daya bersih dalam pengoperasian info center. Hal ini disampaikan langsung oleh Mira pada aktivitas “Advancing Green Data Centers in Indonesia” nan digelar di Jakarta pada hari Rabu, 5 November 2025.

“Berdasarkan proyeksi Bank Dunia (World Bank), pertumbuhan permintaan pusat info di Indonesia mencapai hingga 16,8 persen per tahun. Artinya, pemanfaatan dari penggunaan info center ini menjadi rumor utama saat ini. Namun seiring meningkatnya permintaan info center, tentu ada kemauan dari para pemilik info center untuk menggunakan daya nan lebih bersih” ujar Mira.

Berdasarkan paparan dari para peneliti, terdapat lima wilayah nan mempunyai potensi menjadi letak pembangunan info center berenergi bersih di Indonesia, antara lain Sumatera Utara, Batam, Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Sulawesi Utara. Kelima letak ini dianggap berpotensi akibat letaknya nan dinilai strategis dan mempunyai potensi serapan daya bersih seperti daya surya, air, geotermal, angin, dan biomassa nan besar.

Peneliti ekonomi senior dari Tenggara Strategics Intan Salsabila mengatakan untuk menciptakan suasana investasi nan kondusif bagi para para investor, terdapat empat kebijakan dalam bagian digital (digital policy) nan kudu menjadi fokus, di antaranya adalah pembangunan prasarana digital, sumber daya manusia dengan keahlian digital nan memumpuni, penemuan digital, dan digitalisasi pelayanan lembaga dan pemerintah.

Intan juga menambahkan bahwa konsep Data Embassy juga merupakan perihal nan sangat krusial andaikan Indonesia mau menjadi hub info center. Data Embassy merupakan pusat info bentuk maupun virtual nan dikelola oleh pemerintah suatu negara namun berlokasi di negara lain, seperti sebuah kedutaan suatu negara. Intan juga menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk mempunyai lembaga perlindungan info pribadi dalam bumi digital saat ini.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi dan konsumsi digital tertinggi di Asia Tenggara. Namun perihal tersebut tidak sebanding dengan kondisi kesiapan dan keahlian prasarana digital di Indonesia dalam menghadapi permintaan dan pertumbuhan digital saat ini. Total kapabilitas pusat info di Indonesia tetap berada di bawah 500 Mw. Sebagai perbandingan, saat ini Indonesia mempunyai kurang lebih 283 juta jiwa masyarakat dengan kapabilitas data center hanya sebesar 456 Mw. Sedangkan Malaysia dengan masyarakat sekitar 35 juta jiwa mempunyai kapabilitas data center sebesar 1,218 Mw dan Singapura dengan masyarakat nan jauh lebih sedikit (6 juta jiwa) bisa mempunyai kapabilitas data center sebesar 1,022 Mw.