Industri Mebel Berharap Dukungan Pemerintah untuk Bersaing di Pasar Global

HIMPUNAN Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyerukan agar pemerintah mendukung industri mebel dan kerajinan nasional agar bisa memperkuat dan menang dalam persaingan dunia nan semakin ketat.

“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami meminta kesempatan nan sama untuk bersaing di pasar dunia nan tidak lagi fair,” ujar Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur saat dijumpai wartawan seusai Rapat Kerja Nasional HIMKI di Hotel Alila Solo, Kamis, 4 Desember 2025.

Menurut Sobur, industri mebel dan kerajinan merupakan sektor strategis ekonomi imajinatif Indonesia lantaran menyerap lebih dari 2,1 juta tenaga kerja dan menjadi penopang utama UMKM di beragam daerah. Namun tanpa support kebijakan nan kuat, Indonesia disebut berisiko semakin tertinggal dari negara pesaing.

Sobur mengatakan salah satu tantangan besar nan dihadapi industri adalah penerapan izin hijau Uni Eropa, EU Deforestation Regulation (EUDR). Ia menilai patokan tersebut merupakan keniscayaan, namun menolak jika beban pemenuhannya diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi UMKM.

Menurut dia, UMKM tidak boleh menjadi korban transisi hijau. Pemerintah kudu datang sebagai fasilitator, bukan penonton.

Untuk itu HIMKI meminta pemerintah segera menghadirkan beberapa support strategis. Dukungan tersebut berupa jasa traceability dan pengarsipan tunggal setara standar FSC, pembiayaan sertifikasi dan pendampingan unik UMKM, serta pengharmonisan izin kehutanan dan legalitas kayu agar tidak menambah lapisan birokrasi.

Sobur menilai persaingan dunia semakin tidak seimbang. Cina mengalami kelebihan produksi nan memicu perang harga, sementara Vietnam unggul lantaran aktif menandatangani perjanjian jual beli dengan beragam negara.

Menurut Sobur, jika tidak bergerak cepat, pembeli dunia bakal meninggalkan Indonesia bukan lantaran tidak bagus, tapi lantaran tidak kompetitif.

Ia menegaskan perlunya kebijakan nan bisa memperkuat posisi Indonesia. Antara lain tarif ekspor preferensial ke pasar utama dan penegakan patokan antidumping untuk mencegah impor nan berkarakter unfair trade.

Sobur optimis lantaran Indonesia mempunyai modal budaya nan besar untuk menembus pasar global. Menurutnya, produktivitas dan kerajinan Indonesia adalah identitas nan susah ditandingi negara lain.

“Desain dan craft adalah DNA bangsa ini. Kita punya cerita, identitas, dan jiwa nan diakui dunia,” tuturnya.

Ia mengatakan HIMKI mendorong beberapa langkah strategis, ialah membangun Center of Design Excellence untuk memperkuat produk ekspor kreatif, mengembangkan branding Made in Indonesia secara global, dan meningkatkan kerjasama antara desainer dan industri di tiap daerah.

Sobur juga menyoroti pentingnya ekosistem logistik dalam mempercepat daya saing. Ia menilai Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati kudu dioptimalkan sebagai pintu ekspor strategis nan bisa menekan biaya logistik nasional. “Jawa Barat adalah sentra produksi. Logistiknya kudu menjadi keunggulan, bukan hambatan,” ucapnya.

HIMKI pun mengusulkan penambahan jasa ekspor–impor di Patimban, penguatan konektivitas multimoda nan saling terkoneksi, serta insentif bagi eksportir nan memanfaatkan hub logistik nasional.

Rapat kerja nasional HIMKI mengeluarkan tiga rekomendasi strategis untuk pemerintah. Pertama berangkaian dengan kebijakan pro-industri dan pro-ekspor nan berlapis dan terukur.

Kedua, peningkatan daya saing melalui teknologi, talenta, dan desain. Dan ketiga ekspansi pasar dunia disertai konsolidasi pengedaran nasional.

Dengan support tersebut, HIMKI optimistis sasaran ekspor US$ 6 miliar pada 2030 dan US$ 10 miliar pada 2045 dapat tercapai. Sobur pun menegaskan kembali komitmen HIMKI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat industri nasional.

Sobur menekankan bahwa industri mebel dan kerajinan bukan hanya soal ekspor, tetapi juga kedaulatan industri, pembuatan lapangan kerja, dan masa depan ekonomi imajinatif Indonesia.