Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah, Colliers: Sulit Diwujudkan dalam Waktu Singkat

TEMPO.CO, Jakarta - Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, menyatakan bahwa program Presiden Terpilih Prabowo Subianto nan menargetkan pembangunan 3 juta rumah, dengan 1 juta di antaranya berupa kediaman vertikal tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ia menilai bahwa nomor tersebut terlalu besar untuk segmen properti apartemen.

"Saat ini totalnya hanya tidak sampai 300 ribu unit. Jadi jika misalnya 1 juta unit itu, bangunnya perlu waktu nan sangat panjang,"  katanya dalam aktivitas Colliers Virtual Media Briefing nan diadakan Rabu, 2 Oktober 2024. 

Selanjutnya, Ferry memandang bahwa rencana tersebut lebih baik dibangun di tengah-tengah perkotaan dan memanfaatkan aset kosong. Ia juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan opsi penyewaan sebelum pembelian, sehingga mempermudah akses masyarakat untuk mempunyai hunian, terutama lantaran program ini ditujukan bagi golongan menengah ke bawah.

"Masih di tengah kota sehingga produktivitas penunggu terjaga dengan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu ketika berangkat kerja," Katanya.

Bagi Ferry, sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk membangun kediaman vertikal di area perkotaan. Namun, perihal ini kudu disertai dengan nilai nan terjangkau, agar masyarakat Indonesia dapat menikmati faedah dari program 1 juta kediaman vertikal tersebut.

Iklan

Sebelumnya, Prabowo Subianto telah berjanji bakal merealisasi program tiga juta rumah setiap tahun pada masa pemerintahannya. Dua juta unit rumah bakal dibangun di pedesaan dan satu juta unit apartemen di perkotaan. Program tersebut diperkirakan bakal menyedot anggaran sebesar Rp 60 triliun.

Selain persoalan sasaran waktu nan tidak mungkin menyantap waktu sebentar, apalagi satu tahun seperti nan direncanakan, program ini juga diragukan efektivitasnya oleh sejumlah kalangan. Salah satunya Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Elly Rosita Silaban nan ragu program ini dapat membantu pekerja mempunyai hunian. Pasalnya, produktivitas nan ada sering tak sesuai dengan kebutuhan pekerja, seperti letak nan jauh dari tempat kerja. 

Selain itu, sejumlah ahli ekonomi tak percaya program tersebut bisa mengatasi masalah backlog perumahan alias kesenjangan antara total kediaman terbangun dan jumlah rumah nan dibutuhkan masyarakat di Indonesia. Apalagi nomor backlog perumahan pada 2023 hanya turun tipis 6 persen di level 12,7 juta unit dibanding pada 2010 nan mencapai 13,5 juta unit.

Pilihan Editor: Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut