Jokowi Lantik Keponakan Prabowo Menjadi Wamenkeu, Strategi Mengunci Perencanaan Anggaran?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah melantik Thomas M. Djiwandono alias Tommy sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) 2 pada Kamis, 18 Juli 2024. Pelantikan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto itu disoroti oleh pengamat dan ekonom.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengatakan pelantikan Tommy tak terlepas dari upaya tim Prabowo untuk memastikan transisi pemerintahan. Sebelumnya, Bendahara Partai Gerindra itu juga telah tergabung di dalam Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran. 

"Untuk mengunci sumber daya strategis di pemerintahan khususnya mengenai dengan perencanaan anggaran," katanya kepada Tempo pada Kamis, 18 Juli 2024.

Dia melanjutkan, terlalu banyak rumor liar bermunculan ke permukaan nan berangkaian langsung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhir-akhir ini. Mulai dari rumor family office, tabungan perumahan rakyat (Tapera), kenaikan nilai bahan bakar minyak (BBM), hingga anggaran makan bergizi gratis. 

Masuknya tim Prabowo ke Kemenkeu, kata dia pasti memengaruhi narasi dan prioritas di internal kementerian. "Termasuk soal pengisian kedudukan di internal kementerian pasca pemerintahan Jokowi dan memastikan struktur anggaran berpihak pada kepentingan politik dan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan," tutur Wahyudi Askar.

Iklan

Mengingat Thomas Djiwandono nan sebelumnya sudah masuk dalam tim transisi pemerintahan, Wahyudi menduga ada dinamika di internal kementerian. Oleh lantaran itu, dia pun masuk langsung ke dapur kementerian. "Jika masuk secara struktural, power-nya bakal lebih besar dibandingkan dengan Tim Gugus Tugas, lantaran mengikuti day to day di kementerian."

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) David Sumual berambisi proses transisi melangkah mulus dengan masuknya Thomas Djiwandono ke dalam kabinet. Kemudian, juga dapat memastikan program-program pemerintahan berikutnya bisa berjalan. "Pelantikan baru 20 Oktober, sedang pengesahan APBN di Agustus ini. Pertanyaan-pertanyaan kan juga banyak menyangkut program-program pemerintahan ke depan," tuturnya saat dihubungi Tempo pada Kamis. 

Atas penunjukan Thomas Djiwandono ini, David memperkirakan penanammodal tetap bakal menunggu. "Sejauh ini mungkin market tetap bakal wait and see untuk posisi kunci perekonomian nan lain," kata dia.

Pilihan Editor: Awal 2025, Seluruh Mobil dan Motor Wajib Memiliki Asuransi