Jokowi Sebut IKN Mimpi Besar: Jangan Bayangkan 17 Agustus Jadi Semua

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memang tidak bakal selesai dalam waktu dua alias tiga tahun. Pemerintah saat ini konsentrasi untuk mencari investor untuk mengebut pendirian ibu kota baru.

“Ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya,” kata Jokowi sebelum berangkat ke Uni Emirat Arab di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa, 16 Juli 2024.

Jokowi mengatakan pada 17 Agustus 2024, pembangunan di IKN paling baru rampung 15 persen. Oleh karena itu pemerintah tetap memerlukan penanammodal baik dari dalam maupun luar. Sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya boleh dipakai untuk membangun gedung-gedung pemerintahan. 

Pemerintah merencanakan untuk pertama kalinya menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN. Operasional alias kerja presiden juga bakal beranjak seiring rampungnya pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Awalnya Jokowi merencanakan untuk pindah instansi ke IKN pada Juli 2024.

Namun ketika ditanya mengenai rencana berkantor ke IKN, Jokowi sebelumnya menyebut belum ada kepastian dalam waktu dekat. Jokowi kemudian mengakui tetap memandang kesiapan prasarana mengenai rencana untuk berkantor di IKN pada bulan ini. Jikalau memang prasarana sudah siap, Jokowi memastikan bakal berkantor di IKN.

“Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, setiap hari hujan terus. Hujan deres banget jadi memang pekerjaan banyak nan mundur, dan itu biasa dalam proyek besar,” kata Jokowi.

Iklan

Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab pada Selasa siang, dengan salah satu konsentrasi agenda adalah membahas soal investasi di IN. Presiden bakal berjumpa dengan Presiden Mohammed bin Zayed hingga perwakilan perusahaan dari Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties, nan disebut sudah berkomitmen untuk menanamkan modal di IKN.

Di Abu Dhabi bakal ada penandatanganan MoU B to B alias business to business nan disaksikan pemerintah. Baik Pemerintah Indonesia dan juga Uni Emirat Arab.

Sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing untuk IKN, meski pemerintah sudah menerima ratusan Nota Kesepahaman (MoU) dan Letter of Intent (LoI) alias kesepakatan awal untuk kerja sama.  Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan ini saat menjawab pertanyaan dalam rapat berbareng Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.

"Investasi nan masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) nan melakukan groundbreaking," kata Bahlil. Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024 ini bakal mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN.

Pilihan Editor: Jokowi Pastikan Belum Ada Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus