Kadin Arsjad Rasjid Serahkan Waktu Munas ke Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ketua Arsjad Rasjid menyerahkan waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) kepada pemerintah. Keputusan ini diucapkan usai Kadin menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2024.

“Kami sih tebuka menunggu pengarahan pemerintah sebagai pengawas. Sudah (diputuskan), jika dari kami sudah oke. Bahwa jika pemerintah meminta, kami siap,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indinesia Yukki N. Hanafi kepada Tempo di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat, 29 November 2024.

Yukki mengatakan keputusan Kadin Provinsi juga telah disampaikan dalam deklarasi tang dibacakan oleh perwakilan 19 Kadin Provinsi. Deklarasi itu dipimpin oleh Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi. Menurut Yukki, Kadin Provinsi siap mendukung Munas selama sesuai dengan AD/ART.

Ihwal kapan tepatnya Munas bakal terselenggara, Yukki belum dapat memastikan. Ia telah menerima petunjuk dari pemerintah. Namun, petunjuk itu hanya menyebut agar Kadin menunggu tanggal nan pemerintah tentukan.

Ketika ditanya apakah Munas bakal terselenggara pada 2026 sesuai masa hormat kepengurusan Arsjad Rasjid alias lebih cepat, dia enggan berkomentar. Ia kembali menyerahkan itu kepada pemerintah. “Saya enggak mau ngomong tahun. Nanti bisa polemik lagi,” katanya.

Kendati begitu, Yukki memastikan Munas untuk Kadin kepengurusan Arsjad Rasjid pasti terselenggara.

Agenda percepatan Munas merupakan kesepakatan Arsjad dan Ketua Umum Kadin hasil Munas Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Jakarta pada 27 September 2024.

Ketua Pengarah Rapimnas 2024 sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra mengatakan, penyelenggaraan Munas kudu berdasarkan pada AD/ART nan telah disahkan oleh Keppres Nomor 18 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 (UU Kadin), sebagai pedoman seluruh proses dan aktivitas organisasi Kadin.

“Kami membujuk seluruh pengurus Kadin Provinsi, Kadin Kabupaten/Kota, dan personil Anggota Luar Biasa (ALB), mari berorganisasi dengan integritas tegak lurus pada peraturan serta ketentuan,” kata Eka.

Rencana menggelar Munas sempat menguap selama beberapa waktu. Kubu Arsjad telah menggelar rapat konsolidasi dengan 497 ALB untuk persiapan Munas pada 3 Oktober 2024. Namun, Anindya menyangkal adanya kesepakatan itu. Ia justru mengumumkan kepengurusan Kadin hasil Munaslub pada 7 dan 23 Oktober 2023. Hingga Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024, berita Munas tak terdengar.

Kesepakatan Arsjad dan Anindya, Munas bakal diselenggarakan setelah pelantikan Prabowo. Belakangan, kubu Arsjad kembali mengumumkan iktikad menggelar Munas untuk menentukan nasib organisasi itu. Langkah ini diambil setelah menerima petunjuk langsung dari Prabowo agar perselisihan Kadin segera diakhiri.