Kemenhub Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK dalam Waktu Dekat: Masih dalam Kajian

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal memastikan pemerintah tidak bakal meningkatkan tarif KRL dalam waktu dekat. Begitu pula dengan rencana kebijakan penyesuaian tarif berbasis Nomor Induk Kependudukan alias NIK.

“Kami belum ada ke arah sana. Masih dalam studi dan kajian,” kata Risal ketika ditemui di Kemenhub, Selasa, 1 Oktober 2024. 

Rencana kenaikan tarif KRL berbasis NIK muncul dari info di Buku Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah nan diserahkan ke DPR.  Namun, mengutip Antara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemudian mengatakan pemberian subsisi tiket KRL berbasis NIK pada 2025 tetap berkarakter wacana. 

Namun, wacana itu kadung bikin gaduh dan membikin KRL Mania gelisah. Meski Kemenhub menyatakan kenaikan tarif KRL tidak diberlakukan dalam waktu dekat, ada potensi kebijakan diberlakukan di waktu mendatang.

Kepala Komunikasi KRL Mania Gusti Raganata juga cemas skema kenaikan tarif KRL berbasis NIK sama dengan kebijakan mencabut public service obligation (PSO) KRL. 

"Kalau ada perubahan tarif, otomatis pengeluaran kelas menengah pengguna KRL bertambah," kata Gusti kepada Tempo, "Ini bisa menghajar ekonomi juga, lantaran masyarakat bakal memindahkan pengeluaran konsumtif ke transportasi," katanya pada  Rabu, 11 September 2024.

Tak hanya bikin resah pengguna KRL, rumor kenaikan tarif berbasis NIK juga dikritisi pengamat transportasi, salah satunya Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang. Ia menilai, penyesuaian tarif KRL berbasis NIK bukan kebijakan nan tepat.

Pasalnya, jasa KRL merupakan PSI alias tanggungjawab pelayanan publik. Deddy menuturkan, pemerintah memberikan pelayanan KRL sebagai imbal kembali lantaran masyarakat sudah bayar pajak. PSO, kata dia, juga berbeda dengan subsidi nan menyasar golongan masyarakat tertentu.

"Lagipula, nan namanya transportasi umum ya tarifnya umum," kata Deddy, Rabu, 11 September 2024.

Pilihan Editor: 580 Anggota DPR Dilantik, Ini Gaji hingga Berbagai Tunjangan dan Fasilitas Mereka