TEMPO.CO, Jakarta - Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menduga pelantikan Thomas M. Djiwandono alias berkawan disapa Tommy menjadi wakil menteri finansial adalah adalah persiapan sebagai kandidat menteri finansial menggantikan Sri Mulyani.
Hari ini Presiden Joko Widodo alias Jokowi melantik Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan. Ronny menduga setidaknya ada dua tujuan penunjukkan Bendahara Partai Gerindra sekaligus keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu sebagai Wakil Menteri Keuangan. "Pertama, tentu untuk mempermudah proses transisi anggaran, dari platform Jokowi-Sri Mulyani ke platform baru nan kelak bakal digunakan pemerintahan baru," katanya kepada Tempo pada Kamis, 18 Juli 2024.
Kemudian, dia menduga pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri itu juga sebagai arena magang dia sebelum menjadi menteri keuangan. "Dengan kata lain, Thomas boleh jadi adalah sosok nan bakal menduduki bangku menteri finansial kelak di pemerintahan baru, sebagai pengganti Sri Mulyani."
Bagaimana pun, kata dia Menteri Keuangan adalah bangku strategis nan memang perlu dikuasai oleh presiden terpilih. Opsinya, Prabowo bisa mengambil dari kalangan ahli seperti Jokowi mengambil SMI, tapi tetap bisa dikendalikan dan tetap bisa mendukung kebijakan Jokowi, alias bisa pula mengambil dari partai nan latar belakangnya memenuhi.
"Nah, Thomas Djiwandono masuk kriteria kedua. Beliau adalah bendaharawan partai nan mempunyai latar pendidikan master ekonomi internasional," tuturnya.
Oleh lantaran itu, menurut Ronny kesempatan Thomas sangat besar untuk duduk di bangku Menkeu setelah Prabowo-Gibran dilantik. "Sehingga, selain bisa memperlancar transisi anggaran, juga Thomas bisa beradaptasi selama beberapa bulan untuk bersiap-siap menduduki posisi tertinggi di Kemenkeu nantinya."
Jika demikian, kata dia maka bisa jadi keputusan mendudukkan Thomas Djiwandono di bangku Wamenkeu sebagai sinyal untuk pasar tentang gambaran sosok pengganti Sri Mulyani nantinya. Asumsi Ronny bukan tanpa alasan. Menurut dia, transisi anggaran tidak terlalu memerlukan penambahan posisi.
Iklan
"Toh, tidak pernah juga terjadi sebelumnya. Dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi tetap melangkah mulus transisi anggaran tanpa penambahan Wamen baru, walaupun platform ekonomi keduanya cukup berbeda." Sementara itu, visi Jokowi dan Prabowo tidak terlalu berbeda, karena Prabowo sering menyatakan pemerintahannya sebagai lanjutan dari rezim Jokowi.
Bagi Ronny, adanya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi sudah lebih dari cukup. Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi tetap punya kuasa atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kemudian, jatah pemerintahan baru mulai di APBN-Perubahan 2025.
"Sesederhana itu saja sebenarnya. Soal transisi ini jadi panjang lantaran presiden terpilih mau programnya lebih sigap diakomodasi di APBN nan notabene tetap di bawah otoritas pemerintahan Jokowi," ujarnya.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Sambut Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu Baru: Selamat Datang, Tommy