Kontrak Habis Juli, Pupuk Indonesia Pastikan Tetap akan Salurkan Pupuk Subsidi ke Petani

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi memastikan bakal tetap bakal menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani meski perjanjian pertama senilai Rp 26,7 triliun bakal lenyap di Juli 2024.

"Jadi, komitmen kami berbareng dengan pemerintah sembari proses anggarannya itu diselesaikan, Pupuk Indonesia bakal terus menyalurkan pupuk," kata Rahmad di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) 'Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi nan Lebih Adaptif dan Efektif Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional' nan digelar di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Pupuk Indonesia mendapat tugas dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian agar menyalurkan pupuk subsidi dengan total sebesar 9,55 juta ton alias senilai Rp 54 triliun di tahun 2024. Namun, dari tugas tersebut Pupuk Indonesia baru melakukan perjanjian pertama dengan volume 4,7 juta ton dengan nilai perjanjian Rp 26,7 triliun. Kontrak tersebut bakal lenyap di Juli ini.

Rahmad mengungkapkan saat ini Pupuk Indonesia sudah melaporkan perihal itu kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pupuk Indonesia saat ini ini juga sedang menggarap manajemen untuk perjanjian lanjutan.

Ia menegaskan meskipun perjanjian lanjutan belum ada, tetapi Pupuk Indonesia sebagai BUMN tidak bakal membiarkan petani kesulitan sehingga penyaluran tetap bakal terus berlanjut. Hal itu juga sesuai pengarahan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

"Saya tahu persis Menteri Pertanian all out langsung di hari nan sama saya laporkan, menelepon Presiden (Joko Widodo), menelepon Menteri Keuangan dan sudah disepakati. Dan kesepakatan-kesepakatan tingkat menteri itu kemudian kami juga sudah diinstruksikan untuk tidak berakhir menyalurkan (pupuk subsidi)," jelasnya.

Rahmad menyebutkan, sekitar 150 kabupaten bakal lenyap alokasi pupuk subsidinya pada Juli ini. Pupuk Indonesia berkomitmen bakal tetap menyalurkan sesuai dengan Permentan alias alokasi nan sudah disepakati melalui Pokja Pupuk nan dipimpin oleh Kemenko Perekonomian.

Selanjutnya: "Jadi itu acuannya, hitungan perjanjian antara PI (Pupuk Indonesia)....

• 1
• 2
• Selanjutnya