LPS Sebut Ekonomi Indonesia Tidak Terlalu Buruk, Jadi Tak Perlu Panik

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan perekenomian bangsa sejauh ini tetap berada dalam jalur nan benar. Walau tetap ada dilema alias noda dalam beberapa sektor perekonomian.

“Indikasi awal bahwa apakah ekonomi sedang morat-marit di level bawah, sejatinya tidak seburuk itu, paling nggak sekarang ada indikasi perbaikan,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers Tingkat Bunga Penjaminan LPS pada Senin, 30 September 2024 di Kantor LPS, Jakarta.

Ia mencontohkan dengan adanya peningkatan tabungan untuk kategori tabungan di bawah Rp2 miliar nan mengalami pertumbuhan sebesar 4,95 persen pada Agustus 2024. Angka ini dia sebut naik jika dibandingkan bulan Juli nan tumbuh 4,52 persen dan bulan Agustus tahun sebelumnya nan hanya tumbuh 4,51 persen.

Ia juga menambahkan untuk tabungan dengan saldo antara Rp1 juta sampai dengan Rp100 juta, tercatat adanya pertumbuhan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Angka ini menurut dia menunjukkan adanya perbaikan. Meskipun untuk tabungan dengan saldo di bawah Rp1 juta, pertumbuhannya tercatat di bawah satu persen alias hanya nol koma.

“Ada perbaikan sedikit-sedikit, artinya kita ga usah terlalu panik bahwa ekonomi alias masyarakat betul-betul susah,” ucap Purbaya.

Kemudian mengenai dengan tren Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK, dia beranggapan perihal itu tidak serta merta mencerminkan situasi ekonomi nan jelek secara keseluruhan. Menurutnya, perlu dilihat juga jumlah perusahaan nan melakukan perekrutan pekerja baru.

Iklan

“Angka PHK di beberapa perusahaan kan jatuh, tapi Anda kudu lihat dengan perusahaan nan meng-hire, berapa nan meng-hire,” ujarnya.

Sebelumnya disebutkan indeks tabungan alias saving turun masyarakat kelas bawah mengalami penurunan, walaupun pengeluarannya tetap cukup baik dan relatif meningkat. Di awal 2023, indeks simpanan masyarakat kelas bawah tetap lebih tinggi dibanding pengeluarannya, namun hingga Juli 2024, nomor pengeluaran mencapai 110,6 sementara tabungan hanya 47,9.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker menyebut terdapat 32.064 pekerja nan terkena PHK pada periode Januari hingga Juni 2024. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat PHK tertinggi, ialah 7.649 orang alias sekitar 23,49 persen dari total keseluruhan laporan kasus nan diterima Kemnaker. 

Andika Dwi dan Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor: Terpopuler: Adaro Energy Buka Lowongan Kerja untuk 5 Posisi, KPPU Ungkap Penyebab Tingginya Harga Tiket Pesawat