Media Asing Sorot Jokowi Batal PIndah ke IKN dalam Waktu Dekat, Termasuk Kurangnya Minat Investor IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Presiden Republik Indonesia,  Joko Widodo alias Jokowi untuk memindahkan instansi presiden ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di bulan Juli 2024 diketahui batal. Jokowi menjelaskan bahwa kegagalan tersebut dikarenakan terkendala prasarana di sana nan tetap belum siap.

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum?  Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah, " kata Jokowi usai menyerahkan support kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.

Selain janji untuk memindahkan kantornya pada Juli ini, diketahui bahwa pemerintah juga merencanakan bakal melaksanakan Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang di IKN. Setelah berita mundurnya kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe disusul oleh penundaan Jokowi untuk pindah kantor, media asing ramai menyoroti mengenai perkembangan proyek berbobot US$32 miliar tersebut.

1. Channel News Asia: Proyek IKN Sulit Menarik Minat Investor

Media Channel News Asia proyek menyoroti soal kurangnya minat investor IKN nan menjadi penyebab tertundanya pemindahan instansi Jokowi di calon ibukota baru tersebut. Terlebih prasarana utama nan tetap belum rampung. Berita tersebut juga menuliskan keterangan Jokowi nan menyatakan argumen batalnya rencana untuk pindah pada juli ini dikarenakan sejumlah akomodasi krusial nan tetap belum terpenuhi.

"Airnya sudah siap? Listriknya sudah siap? Tempatnya sudah siap? Kalau semuanya sudah siap, kita bakal pindah," kata Joko Widodo.

Media tersebut juga menyisipkan pernyataan dari Basuki Hadimuljono, pelaksana tugas Kepala Badan Otorita IKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nan sebelumnya menargetkan kesiapan IKN untuk ditempati ole pemerintah pada 15 Juli.

Dalam tulisan tersebut pernyataan juga membicarakan perihal pernyataan Basuki nan bakal menambahkan bahwa dia bakal melakukan pengecekan di sana pada 19 Juli. Proyek tersebut juga sejumlah prasarana Nusantara bakal rampung bulan antara lain instansi presiden, istana presiden, empat kompleks perkantoran tiga lantai untuk para menteri koordinator, dan lapangan unik tempat berlangsungnya peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Selain itu, gedung nan bakal segera dirampungkan adalah perumahan untuk seluruh 36 menteri, serta 12 dari 47 menara kediaman untuk pegawai negeri sipil. 

2. The Star.Com: Jokowi Sebut Tidak Ingin Buru-buru Memindahkan Ibu Kota

Seperti nan dilaporkan media The Star.com Jokowi menegaskan bahwa dirinya tak mau buru-buru untuk pindah ke ibukota IKN. Media tersebut juga menuliskan keterangan Jokowi nan menyatakan bahwa pemindahan IKN mungkin bisa saja terjadi ketika telah pergantian presiden.

Iklan

"Keppres itu bisa ditandatangani sebelum [perayaan HUT Kemerdekaan RI (Agustus), bisa juga setelah Oktober (saat saya lengser). Semua tergantung kondisi di lapangan, kita tidak mau memaksakan sesuatu nan belum (siap)," ujar Jokowi.

3. Asian News: Jokowi Tunda Formalisasi Status IKN Karna Lambannya Progres

Media Asian News menuliskan tentang berita gagalnya Presiden Jokowi untuk pindah instansi ke IKN pada Juli ini, Dalam artikelnya Asian News menuliskan bahwa penundaan tersebut diakibatkan oleh prasarana utama nan tetap belum tuntas.

Media tersebut juga mengkritisi soal lamannya progres IKN terlihat dari rencana awal pemerintah nan sebelumnya bakal melakukan upacara peringatan 17 Agustus di IKN, namun jelang beberapa minggu sebelum peringatan tersebut pembangunan tetap belum juga mencapai target. 

Di sisi lain laman buletin tersebut juga menuliskan bahwa dalan keterangannya, Jokowi mengatakan pada hari Senin bahwa publikasi keputusan presiden nan meresmikan status IKN sebagai ibu kota negara bakal berjuntai pada kemajuan proyek.

"Saya tidak mau memaksakan sesuatu nan belum (selesai), jangan dipaksakan, kita cek dulu semua perkembangannya di lapangan (sebelum mengambil keputusan)," kata Jokowi seperti dikutip instansi buletin Antara.

Presiden mengatakan keputusan itu bisa dikeluarkan oleh pemerintahannya alias pemerintahan berikutnya pada bulan Oktober, secara tersirat merujuk pada pelantikan penggantinya, presiden terpilih Prabowo Subianto. “Waktunya tergantung pada situasi di lapangan,” kata dia.

Jokowi dijadwalkan meresmikan kota baru tersebut pada 17 Agustus, bertepatan dengan seremoni Hari Kemerdekaan ke-79 negara ini.

TIARA JUWITA  |SUKMA KANTHI NURANI 

Pilihan Editor: Kritik Obral HGU dan HGB Ratusan Tahun untuk Investor IKN, Pengamat Politik: Masa Depan IKN Harus Diakui Gelap