Menko Hadi soal NIK-NPWP Bocor: Sebagian Tak Cocok dengan Data Asli

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyebut sebagian info Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nan diduga bocor tak cocok dengan info asli.

Ia menjelaskan perihal ini berasas kajian sementara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) soal dugaan bocornya NIK dan NPWP penduduk nan ramai belakangan ini.

"Nomor HP, NIK, dan NPWP. Analisa sementara BSSN sebagian info nan dinyatakan ketidakcocokan dengan info asli," kata Hadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Hadi memastikan kebocoran info NPWP penduduk bukan berasal dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya nan beberapa waktu lampau mengalami serangan siber.

Ia mengatakan pihaknya sudah menggandeng BSSN untuk melakukan pengesahan data-data nan dibocorkan.

"Ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten, sehingga ada sebagian tak sesuai dengan pemiliknya. Baik NIK dan NPWP," kata dia.

Hadi mengatakan internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menindaklanjuti mengenai dugaan kebocoran info ini. Kemenkeu sudah melibatkan BSSN dalam menyelidiki perihal tersebut.

"Minggu ini kita gelar rapat tingkat menteri nan dihadiri Dirjen Pajak dan BSSN untuk cari solusi dan motivasinya mengenai kebocoran ini," ucapnya.

Sebelumnya, dikabarkan sebanyak 6 juta info NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Di antara info nan bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka.

Dugaan kebocoran info ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X (Twitter) pada Rabu (18/9).

"Sebanyak 6 juta info NPWP diperjualbelikan dengan nilai sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh.

(rzr/tsa)

[Gambas:Video CNN]