MKD: Eko Patrio Langgar Kode Etik, Sanksi Nonaktif dari DPR 4 Bulan

Jakarta, CNN Indonesia --

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memutuskan Eko Hendro Purnomo namalain Eko Patrio melanggar kode etik dan menjatuhkan hukuman penonaktifan dari DPR RI selama empat bulan.

MKD menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran etik Eko dan empat personil DPR nonaktif lainnya, Rabu (5/11). Sidang dipimpin Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam didampingi empat ketua lain dan dihadiri langsung lima teradu.

"Menyatakan teradu empat Eko Hendro Purnomo terbukti melanggar kode etik DPR RI. Menghukum teradu empat Eko Hendro Purnomo nonaktif selama empat bulan bertindak sejak putusan ini dibacakan, dihitung sejak penonaktifan nan bersangkutan sebagaimana putusan DPP PAN," kata Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun.

MKD sebelumnya telah menghadirkan saksi hingga mahir dalam perkara dugaan pelanggaran etik lima personil DPR nan dinonaktifkan buntut gelombang demo 25-31 Agustus 2025, Senin (3/11).

Dalam keterangannya, para saksi dan mahir membantah rumor kenaikan penghasilan DPR saat para personil berjoget di sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD-DPR 15 Agustus lalu.

"Seingat pengetahuan saudari apakah dalam agenda sidang 15 Agustus 2025 lalu, ada pembahasan tentang kenaikan penghasilan dan tunjangan DPR?" Kata Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun dalam sidang.

"Lalu pertanyaan apakah ada pembahasan kenaikan gaji, tidak ada sama sekali pada penyelenggaraan sidang 15 Agustus," kata Deputi Persidangan DPR Suprihatini.

"Jadi tidak ada pembahasan itu?" ujar Adang.

"Tidak ada nan mulia".

Lima personil DPR nan dimaksud, ialah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem, Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, dan Adies Kadir dari Golkar.

Berbeda dengan Sahroni, Nafa, dan Adies nan dinonaktifkan partainya lantaran pernyataan mengenai demo. Uya Kuya dan Eko dinonaktifkan PAN lantaran tindakan joget mereka di sidang.

Dugaan pelanggaran etik kelimanya masing-masing tercatat lewat perkara Nomor 39/PP/IX/2025, 41/PP/IX/2025, 42/PP/IX/2025, 44/PP/IX/2025, dan 49/PP/IX/2025.

(thr/dhf)

[Gambas:Video CNN]