MKD Minta Dana Reses Anggota DPR Dipangkas

Jakarta, CNN Indonesia --

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR meminta Kesekjenan DPR memotong anggaran reses bagi personil DPR menjadi 22 titik kunjungan.

Wakil Ketua MKD DPR Adang Daradjatun menyatakan putusan itu ditetapkan dalam rapat pleno MKD nan dihadiri ketua dan personil MKD pada Rabu (5/10) lalu.

"Meminta kepada kesekjenan untuk memotong anggaran reses DPR RI menjadi 22 titik," kata Adang saat membacakan putusan dalam sidang MKD, Rabu (5/11).

Adang menjelaskan putusan nan dibacakan dalam sidang MKD hari ini itu berkarakter final dan mengikat.

Setelahnya, MKD pun meminta Kesekjenan DPR segera melaksanakan amar putusan tersebut.

Dalam pembacaan putusan, Adang menjelaskan bahwa perihal itu merupakan perkara tanpa pengaduan nan diperiksa MKD.

Adang menjelaskan anggaran reses merupakan anggaran resmi nan diatur di peraturan perundang-undangan nan dipergunakan personil DPR untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dari dapil masing-masing.

"Mengingat dinamika nan terjadi tentang biaya reses nan dilakukan oleh personil Tahun 2025, MKD merasa perlu untuk melakukan pengawasan dan menyikapi dinamika di masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan biaya tersebut," ucapnya.

Dalam pertimbangan hukumnya, MKD menyatakan penggunaan biaya reses kudu dapat dipertanggungjawabkan oleh personil DPR.

"Tiga, bahwa dalam persidangan Majelis MKD menimbang titik reses Tahun 2025 dinilai menjadi tidak efektif," ucap dia.

Sebelumnya, rumor kenaikan biaya reses sempat jadi sorotan. Terdapat dua rumor mengenai itu. Pertama, rumor kenaikan biaya reses personil DPR periode 2024-2029 dari periode 2019-2024.

Reses adalah masa saat personil DPR tak melakukan aktivitas sidang di kompleks parlemen. Sebagai gantinya, mereka bakal kembali ke dapil mereka untuk menyerap aspirasi masyarakat hingga hormat sosial (baksos).

Total ada 84 dapil di seluruh Indonesia nan diwakili 580 personil DPR. Reses dilakukan biasanya antara 4-5 kali dalam setahun dan dananya bakal diterima dalam setiap kali masa reses tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tak membantah rumor kenaikan nan angkanya mencapai nyaris dua kali lipat tersebut.

Menurut dia, ada kenaikan biaya reses DPR periode 2024-2029 nan sekarang menjadi Rp702 juta, dari semula Rp400 juta di periode 2019-2024. Dasco mengatakan kenaikan itu imbas komponen, kegiatan, dan jumlah titik kunjungan personil DPR nan bertambah di wilayah pemilihan (dapil) mereka. Hanya saja, Dasco tak merinci perbedaannya.

"Kemudian ada perubahan kenaikan indeks dan jumlah titik reses sehingga menyebabkan dia jadi Rp702 juta," kata Dasco saat dihubungi Sabtu (11/10).

Khusus personil DPR periode 2024-2029, kata Dasco, kenaikan terjadi lantaran jumlah titik kunjungan bertambah. Namun, dia juga tak menyebut rinciannya. Dasco menyebut kenaikan biaya reses senilai Rp702 juta tersebut sudah resmi diteken per Mei 2025 lalu.

"Baru dilaksanakan pada bulan Mei. Nah sejak Mei itu Rp702 juta. Karena selain indeksnya naik, jumlah titiknya naik," kata dia.

Selain kenaikan dari periode sebelumnya, Dasco menjelaskan, semula ada rencana kenaikan kembali per Agustus 2025, dari Rp702 juta menjadi Rp756 juta alias naik sebesar Rp54 juta.

Namun, lanjut dia, kenaikan itu telah dibatalkan imbas gelombang demo 25-31 Agustus lalu.

Sama halnya dengan tunjangan rumah nan dibatalkan, Dasco menyebut biaya reses menjadi Rp756 juta juga telah dibatalkan. Menurut dia, usul kenaikan itu sebelumnya dilakukan lantaran ada penambahan titik kunjungan reses.

"Dana ini kita juga enggak disetujui, termasuk tunjangan rumah dibatalkan, penambahan titik kita juga enggak setujui," kata Dasco.

(mnf/isn)

[Gambas:Video CNN]