MPR Gelar Sidang Akhir Masa Jabatan, Wacana Amendemen Kelima Menguat

Jakarta, CNN Indonesia --

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar sidang akhir masa kedudukan untuk periode 2019-2024 pada Rabu (25/9) hari ini.

Sidang digelar Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD kompleks Parlemen, Jakarta dan dipimpin langsung Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dalam sidang tersebut, wacana amendemen kelima UUD 1945 kembali menguat.

"Dan lima kajian tentang perubahan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945," kata perwakilan dari Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat dalam pidato sambutannya.

Topik tersebut, terang Djarot, menjadi satu dari lima topik pembahasan di Badan Pengkajian MPR dalam beberapa waktu terakhir. Sedangkan empat topik pengkajian lainnya meliputi tata langkah pelantikan dan pemberhentian presiden wakil presiden.

Kedua, kajian tentang jenis putusan MPR, ketiga kajian tentang kewenangan MPR, dan keempat kajian tentang penyelenggaraan sidang tahunan MPR.

"Pembahasan di Badan Pengkajian melibatkan para pakar, akademis, dari beragam perguruan tinggi melalui forum focus group discussion," kata Djarot.

Sejumlah fraksi pun dalam pandangannya menyatakan persetujuan terhadap wacana itu. PDIP misalnya, mendukung amendemen terbatas untuk mengatur PPHN. Sedangkan NasDem, mau agar amendemen kelima tak dilakukan terbatas namun menyeluruh dengan melibat seluruh komponen Bangsa.

Meski begitu, Ketua MPR Bambang Soesatyo namalain Bamsoet menegaskan sidang akhir masa kedudukan kali ini hanya bakal memutuskan dua hal. Pertama, perubahan tentang peraturan MPR tentang tata tertib. Kedua tentang rekomendasi untuk MPR Periode berikutnya ialah 2024-2029.

(thr/DAL)

[Gambas:Video CNN]