OJK: Piutang Bermasalah di Lokasi Banjir Sumatera Naik

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menyatakan piutang pembiayaan multifinance bermasalah di wilayah terdampak banjir Sumatera meningkat 0,60 persen secara bulanan (month-to-month). Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan peningkatan tersebut tercatat pada info pembiayaan per November 2025.

“Piutang pembiayaan bermasalah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terlihat meningkat 0,60 persen alias senilai Rp 4,78 miliar, menjadi sebesar Rp 807,70 miliar,” kata Agusman mengutip Antara, Sabtu, 10 Januari 2026.

Ia menuturkan info tersebut menunjukkan adanya kenaikan akibat pembiayaan. OJK memastikan untuk terus memantau perkembangan secara berkala. Agusman seluruh pihak berkepentingan menjalankan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi debitur terdampak musibah nan sudah dikeluarkan oleh OJK.

Hal itu untuk mengurangi akibat musibah terhadap industri keuangan, khususnya pembiayaan multifinance. Selain itu, menurut dia, kebijakan itu bermaksud menjaga kualitas angsuran dan pembiayaan, serta mendukung pemulihan keahlian bayar dari pengguna nan terdampak banjir Sumatera.

Agusman menyampaikan per November 2025 pembiayaan di industri multifinance didominasi oleh multiguna sebesar Rp 254,82 triliun alias 50,28 persen dari total pembiayaan. “Diikuti oleh pembiayaan investasi sebesar Rp 166,79 triliun alias 32 persen lebih dan pembiayaan modal kerja sebesar Rp 53,48 triliun alias sekitar mendekati 11 persen,” tuturnya.

OJK mencatat keahlian perusahaan pembiayaan secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan nan positif pada November 2025. Piutang pembiayaan perusahaan tumbuh 1,09 persen yoy menjadi Rp 506,82 triliun dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross alias pembiayaan bermasalah bruto nan terjaga sebesar 2,44 persen dan NPF Net sebesar 0,85 persen.

Gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,13 kali, jauh berada di bawah pemisah maksimum nan ditetapkan OJK sebesar 10 kali.