Pakar Nilai Pelaporan Jaksa Agung ke KPK sebagai Aksi Hajar Balik

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan personil kabinetnya untuk periode pemerintahan 2024-2029 pada Minggu (20/10) malam.

Sanitiar Burhanuddin pun dipercaya kembali oleh Prabowo untuk melanjutkan tugasnya sebagai jaksa agung. Sebelumnya Burhanuddin adalah jaksa agung di masa pemerintahan kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) pada periode 2019-2024.

Namun, beberapa waktu lalu, Burhanuddin sempat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan ketidaksesuaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Merespons perihal tersebut, Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra melihatnya sebagai perihal aneh.

"Terkait adanya laporan atas Jaksa Agung ke KPK adalah upaya 'menghajar balik' sekaligus 'sasaran tembak' pada diri Jaksa Agung nan telah banyak berkedudukan dan berani memberantas kasus korupsi dan kasus kasus besar nan merajalela," kata Azmi dalam keterangan nan diterima, Minggu.

Menurut Azmi selama ini Kejagung di bawah kepemimpinan Burhanuddin terlihat menunjukkan semangat baru, termasuk dalam menegakkan norma dibandingkan lembaga penegak norma lainnya. Oleh lantaran itu, dia mengatakan saat ini patut diduga ada pihak nan ketakutan ketika Burhanuddin kembali diajak masuk Kabinet Prabowo sebagai jaksa agung.

"Dalam perihal ini apakah ada pihak nan kekhawatiran kepada Jaksa Agung nan bakal terus memuat penemuan baru penegakan norma sehingga para koruptor cemas jika St Burhanuddin kembali sebagai Jaksa Agung," kata Azmi.

"Sehingga langkah alias metode gebuk dengan pelaporan nan diajukan ke KPK , nan perihal sebenarnya masuk dalam area norma administratif dan norma privat dan kesannya pelaporan ini 'gebuk aji mumpung' guna menihilkan keahlian Jaksa Agung sekaligus mencoba menumbangkan reputasinya menjelang suasana terbentuknya kabinet pemerintahan baru," imbuhnya.

(tim)

[Gambas:Video CNN]