Pembatasan BBM Bersubsidi Segera Dimulai, Simak 3 Menteri Bilang Begini

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana soal pembatasan BBM bersubsidi nan bakal dilaksanakan mulai 17 Agustus kelak menorehkan banyak perdebatan. Di kalangan menteri sendiri tetap banyak nan belum bisa memastikan.

Sedangkan perihal berbeda diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Pandjaitan telah berambisi pembelian BBM subsidi bakal dibatasi mulai 17 Agustus 2024. Luhut menyebut jika pemerintah saat ini sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. 

Melalui akun IG pada Selasa, 9 Juli 2024, Luhut saat itu tengah membahas rumor penggunaan bensin nan berkontribusi pada defisit APBN 2024. Dirinya mengatakan bahwa Pertamina sudah menyiapkan patokan soal pemberian subsidi nan tidak tepat itu. “Kita berambisi 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang nan tidak berkuasa dapat subsidi itu bakal bisa kita kurangi. Kita hitung di situ," kata Luhut.

Faktanya soal pembatasan ini tak semua menteri satu membenarkan kemungkinan dimulainya kelak pada tanggal 17 Agustus. Setelah pernyataan Luhut soal pembatasan subsidi BBM ini beberapa Menteri ditengarai membantah jika BBM utamanya Pertalite bakal mulai digantikan. Hal ini juga disampaikan oleh beberapa Menteri. Berikut kata para Menteri soal pembatasan BBM ini:

1. Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli lalu, mengungkapkan jika dirinya menginginkan perihal nan sama seperti Luhut, ialah agar BBM bersubsidi tepat sasaran digunakan oleh masyarakat nan memerlukan dan sudah mampu. Namun, Erick Thohir menjelaskan Kementerian BUMN bukan kementerian nan membikin kebijakan. 

“Perpres 191 kita tetap nunggu belum turun,” kata Erick Thohir. Perpres 191 tahun 2014 merupakan peraturan tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

2. Arifin Tasrif

Salah satu menteri nan menyampaikan perihal nan berbeda ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Dikutio dari Antara dirinya menyatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.

"Nggak ada batas di 17 Agustus, tetap belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024. 

Dirinya menanggapi pernyataan Luhut soal pembatasan subsidi BBM dengan mengatakan bahwa saat ini pihaknya tetap mencari info jeli mengenai siapa saja nan sebenarnya kendaraan nan berkuasa menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka betul-betul tepat sasaran. Menurutnya pemerintah juga tetap dalam proses merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Iklan

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Nggak ada nan berubah, nggak ada nan naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.

Arifin kemudian menjelaskan lebih lanjut jika izin pembatasan nantinya bakal diatur dan diterbitkan melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini bakal diatur mengenai jenis kendaraan nan bisa menggunakan BBM subsidi.

3. Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi belum memberikan putusan mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM). Airlangga mengatakan pemerintah bakal membahas wacana itu lebih lanjut. Dirinya juga menyampaikan jika belum ada rapat soal pembatasan subsidi ini

“Tentu ada kalkulasi dan akibat fiskal juga ada,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Selain para menteri, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno juga memberikan pendapatnya. Dirinya menyatakan setuju mengenai kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Dirinya meminta untuk penerapan ini agar dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Jangan sampai masyarakat resah soal pembatasan ini dan malahan tidak tepat sasaran. 

"Perlu dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai masyarakat resah lantaran seakan-akan subsidi dibatasi, termasuk untuk mereka nan memerlukan dan berkuasa mendapatkan, seperti angkot, UMKM, ojek online," kata Eddy ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 11 Juli 2024. 

Soal pembatasan BBM bersubsidi, Eddy setuju lantaran penyaluran BBM subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Masih ada kalangan bisa nan membeli BBM bersubsidi. "80 persen pengguna Pertalite dan solar subsidi adalah masyarakat nan tidak berhak," ujar Eddy.  

SAVINA RIZKY HAMIDA | MICHELLE GABRIELA MOMOLE| DANIEL A. FAJRI| ANTARA
Pilihan editor: Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi, Ini 3 Perbedaan Pertalite dengan Pertamax Green 92