Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya
Selasa, 16 Juli 2024 15:04 WIB
Pengendara motor antre membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 31 Agustus 2022. Antrean di sejumlah SPBU di Surabaya tersebut mengenai adanya rencana kenaikan nilai BBM jenis pertalite dan solar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak alias BBM bersubsidi tidak bisa langsung dimula pada 17 Agustus mendatang.
Sebelumnya, sinyal pembatasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, lampau dibantah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
"Harus ada dasar hukumnya dulu," kata Mulyanto melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Selasa, 16 Juli 2024.
Artinya, revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceraan BBM kudu lebih dulu diselesaikan. Kriteria pembatasannya juga kudu definitif dan dikonsultasikan kepada publik. "Sehingga, saat ditetapkan lebih mudah diterima," tuturnya,
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun meminta Luhut mencabut dan meralat pernyataannya. Apalagi sudah ada penjelasan dari Menteri ESDM bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.
Mulyanto juga mengatakan, wacana ini belum pernah dibahas Komisi VII berbareng Menteri ESDM maupun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). "Ini adalah sesuatu nan tiba-tiba dan mengagetkan," kata Mulyanto.
Selanjutnya: Selama ini pembatasan BBM bersubsidi nan dibahas Komisi VII....
1
2
Selanjutnya
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti lantaran Kasus Hasyim Asy'ari
1 jam lalu
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti lantaran Kasus Hasyim Asy'ari
Guspardi Gaus menuturkan Komisi II DPR tetap bakal mengawasi personil KPU.
Jokowi Pastikan Belum Ada Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus
2 jam lalu
Jokowi Pastikan Belum Ada Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus
Jokowi mengatakan apalagi pemerintah belum membahas rencana kebijakan tersebut.
PKS Minta Luhut Cabut Pernyataan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi per 17 Agustus: Masak Hadiah Ulang Tahun..
2 jam lalu
PKS Minta Luhut Cabut Pernyataan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi per 17 Agustus: Masak Hadiah Ulang Tahun..
Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto minta Luhut mencabut pernyataannya soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.
DPR Selidiki Kisruh Ibadah Haji Lewat Panitia Khusus, Kementerian Agama Tawarkan Uang Pelicin
2 jam lalu
DPR Selidiki Kisruh Ibadah Haji Lewat Panitia Khusus, Kementerian Agama Tawarkan Uang Pelicin
DPR membentuk panitia unik untuk mengusut kekisruhan ibadah haji. Pejabat Kementerian Agama melobi personil DPR dengan menawarkan duit pelicin.
Terpopuler: Indonesia Bisa Belajar dari Thailand nan Juga Digempur Barang Impor, BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di RI
9 jam lalu
Terpopuler: Indonesia Bisa Belajar dari Thailand nan Juga Digempur Barang Impor, BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di RI
Pemerintah sedang kelimpungan menghadapi banjir produk impor, terutama dari Cina, nan ditengarai dijual dengan nilai dumping.
Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Beri Sanksi Tegas Terhadap Kecurangan PPDB
11 jam lalu
Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Beri Sanksi Tegas Terhadap Kecurangan PPDB
Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal menyoroti soal karut marut PPDB di beberapa daerah. Kemendikbudristek diminta buat patokan nan jelas.
Nasib Pahit Guru Honorer di Tahun Ajaran Baru
14 jam lalu
Nasib Pahit Guru Honorer di Tahun Ajaran Baru
Guru honorer kudu menelan pil pahit pada masa tahun aliran baru ini. Mereka mendapat pemberitahuan diberhentikan.
Menko Luhut Bentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat, Ajak Kemenparekraf hingga Asosiasi Industri Penerbangan
17 jam lalu
Menko Luhut Bentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat, Ajak Kemenparekraf hingga Asosiasi Industri Penerbangan
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah membentuk satgas penurunan nilai tiket pesawat. Anak Buah Sandiaga Uno mengatakan Kemenparekraf sudah menerima beberapa penugasan
Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 Kelompok Industri Berlanjut, Menteri ESDM Beberkan Dampaknya
19 jam lalu
Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 Kelompok Industri Berlanjut, Menteri ESDM Beberkan Dampaknya
Insentif HGBT bertindak untuk tujuh golongan industri nan meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.
Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi pada 17 Agustus
22 jam lalu
Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi pada 17 Agustus
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus nanti.
4 bulan yang lalu
English (US) · 
Indonesian (ID) ·