Pemerintah akan Sederhanakan Regulasi untuk Tingkatkan Investasi EBT

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi alias Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pemerintah berambisi untuk meningkatkan nilai investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) sebesar 2 hingga 3 kali lipat dalam beberapa tahun mendatang.

Untuk menarik minat investor, Rosan Roeslani menyebut, pemerintah bakal terus berupaya untuk menyederhanakan izin serta menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya, agar proses perizinan lebih efisien dan ramah bagi investor. Selain itu, kata Rosan, pemerintah juga bakal memperkuat kerja sama antar lembaga untuk mencapai tujuan tersebut,

“Hilirisasi adalah salah satu kunci untuk transisi daya berkelanjutan, dan kami memerlukan keterlibatan lembaga finansial internasional serta pasar karbon untuk mencapai tujuan ini," kata Rosan saat menghadiri pertemuan indonesia-UK Climate and Green Finance di London Stock Exchange, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Rosan pun membujuk penanammodal Inggris untuk menanamkan modal di sektor EBT di Indonesia. Rosan mengatakan, pemerintah mau mendorong pemanfaatan sumber daya EBT di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada daya berbasis bahan bakar fosil.

“Indonesia mempunyai sumber daya terbarukan nan sangat melimpah. Kami juga mempunyai persediaan panas bumi terbesar di dunia, terutama di Pulau Jawa,” kata Rosan dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.

Rosan memaparkan, Indonesia mempunyai potensi daya terbarukan sekitar 3.700 gigawatt dari sumber-sumber seperti tenaga surya, pasang surut, hidro, dan panas bumi. Akan tetapi, potensi nan baru dimanfaatkan hanya kurang dari 1 persen. Selain itu, dia mengatakan, Indonesia mempunyai potensi besar dalam penyimpanan karbon dengan kapabilitas 700 gigaton.

“Oleh lantaran itu, kami bekerja sama dengan banyak pihak untuk memanfaatkan potensi ini melalui teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon,” kata dia.

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu juga menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk mencapai sasaran Net Zero Emission pada 2060. Dia menyebut, dengan support dan kerja sama dengan banyak pihak, memperbesar kesempatan Indonesia mencapai sasaran ini sebelum tahun 2060.