Pemerintah Maju Mundur dalam Pembatasan BBM Bersubsidi, Prabowo-Gibran Punya Rencana Lain?

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menunda lagi penyelenggaraan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Dari wacana melakukan pembatasan mulai Agustus 2024, kemudian mundur September dan kemudian mulai 1 Oktober, tidak jadi dilaksanakan.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, mengatakan bahwa skema subsidi daya di Indonesia selama ini tidak tepat sasaran, dan bisa menghemat anggaran sekitar Rp150-200 triliun jika skema subsidi diubah menjadi BLT alias support langsung tunai.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tetap mendalami sistem pembatasan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, nan awalnya beleid tersebut direncanakan mulai diterapkan pada 1 Oktober mendatang.

"Sedang didalami untuk memandang seperti apa, tujuan pemerintah kan agar BBM ini diterima oleh nan berhak, sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana sedang dicari sistem nan pas," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi di Jakarta, Jumat, 27 September 2024.

Ia mengatakan, pendalaman sistem pembatasan tersebut dilakukan agar pada saat proses penyaluran BBM bersubsidi betul-betul terdistribusi kepada masyarakat nan berhak. "Biar pendistribusiannya rapi di lapangan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan andaikan pembahasan mengenai sistem penyaluran BBM subsidi tersebut telah selesai, pihaknya bisa menerapkan kebijakan tersebut di masa pemerintahan nan sedang berjalan.

Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pengetatan bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar lebih tepat sasaran nan direncanakan mulai diterapkan pada 1 Oktober, belum siap.

Ia mengatakan, pemerintah saat ini tetap membahas mengenai patokan pengetatan tersebut agar lebih tepat sasaran, dan mencerminkan keadilan.

"Masih dibahas agar betul-betul patokan nan dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa nan saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah gimana subsidi nan diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," kata Bahlil seperti dikutip Antara.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa patokan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024. Namun terpaksa mundur lantaran tetap proses finalisasi.

Subsidi BBM Diganti BLT

Iklan

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, mengatakan subsidi BBM nan diberikan dalam BLT lebih tepat sasaran dan bisa menghemat APBN sampai Rp200 triliun sebulan.

Namun ahli ekonomi UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai wacana subsidi BBM, listrik, hingga LPG menjadi model support langsung tunai (BLT) di pemerintahan Prabowo-Gibran penuh risiko. Ia menilai kecermatan info penerima jadi salah satu tantangan terberat dari model BLT.

“Potensi fraud alias penyelewengan cukup tinggi jika info penerima support tidak diperbaharui dan diverifikasi secara berkala,” kata Achmad kepada Tempo, Jumat, 27 September 2024 lalu.

Achmad beranggapan perkiraan penghematan kudu didukung kalkulasi nan jelas mengenai efisiensi manajemen dan efektivitas pengedaran BLT. Selain itu, klaim penghematan anggaran hingga Rp 200 triliun menurutnya tetap perlu kajian nan mendalam.

“Data penerima BLT kudu menggunakan info nan sah dan terverifikasi, seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kementerian Sosial,” kata Achmad.

Achmad menambahkan, proses pengesahan dan pembaruan info itu kerap menghadapi masalah. Terutama lantaran keterbatasan kapabilitas daerah, keterlambatan pemutakhiran data, hingga potensi manipulasi oknum di lapangan.

Ia mengingatkan bahwa subsidi BBM dan LPG selama ini mempunyai akibat langsung terhadap keahlian daya beli masyarakat. Sehingga, krusial untuk memastikan bahwa jumlah BLT nan diterima masyarakat bisa menutupi kenaikan nilai nan terjadi akibat pengurangan subsidi energi.

Terakhir, dia mengungkapkan bahwa program BLT perlu sistem pengedaran nan andal, transparan, dan mudah diakses. “Potensi hambatan teknis seperti akses terhadap perbankan dan teknologi, terutama di wilayah terpencil, perlu diantisipasi,” pesannya.

Tempo telah mencoba menghubungi Burhanuddin Abdullah pada Sabtu, 28 September dan Senin, 30 September 2024 untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai paparannya seputar buahpikiran perubahan subsidi daya menjadi BLT. Namun, hingga tulisan ini tayang dia belum memberikan respons.

 Pilihan editor Mengenal Diaspora Indonesia, nan Diskusinya di Kemang Diserang Preman