Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal tetap melanjutkan pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, menyebut perihal ini bukan hanya lantaran komitmen politik, melainkan pembangunan IKN sudah menjadi perintah undang-undang (UU). 

Selama UU tetap berlaku, kata dia, berfaedah itu perintah nan kudu dijalankan. Dia menjelaskan, seluruh program pembangunan bakal bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semua program pembangunan, baik makan bergizi, IKN, swasembada pangan dan energi, penyediaan rumah sakit berbobot dan sebagainya tentu bakal menjadi beban shopping APBN," kata Dradjad saat dihubungi Tempo pada Ahad, 14 Juli 2024.

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bakal berhujung Oktober 2024. Sementara itu, pemerintahannya tetap menyisakan banyak pekerjaan rumah. Misalnya warisan utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun.

Selain itu, proyek IKN juga tetap diselimuti ketidakpastian. Progres prasarana IKN nan membikin rencana Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN mundur, hingga upacara HUT Kemerdekaan RI nan tidak sepenuhnya bakal berjalan di IKN.

Melanjutkan pembangunan IKN ini, kata Dradjad, menjadi satu dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran. Seluruh program nan telah dijanjikan Prabowo-Gibran ini bakal dijalankan secara bertahap, sesuai kapabilitas ruang fiskal nan ada.

Di sisi lain, ruang fiskal bakal terus diperbesar melalui peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB). "Jadi, kuncinya memang penerimaan negara. Jika perihal ini beres, urusan nan lain lebih leluasa ditanganinya."

Salah satu program Prabowo-Gibran adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara. Badan ini ditargetkan bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23 persen. Mengingat sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah, sehingga anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi PNBP.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menyoroti keahlian APBN semester I 2024 nan melemah. Sebagaimana nan dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) di Senayan pada Senin, 8 Juli 2024. APBN sudah defisit Rp 77,3 triliun alias setara dengan 0,34 persen dari PDB. 

Kemudian, pendapatan negara per Juni 2024 tercatat sebesar Rp 1.320,7 triliun alias turun 6,2 persen dibandingkan dengan periode nan sama pada tahun lalu. "Itu adalah 47,1 persen dari sasaran tahun ini Rp 2.802,3 triliun. Pendapatan negara semester I ini dibandingkan semester I tahun lampau nan Rp 1.407,9 triliun, berfaedah mengalami penurunan 6,2 persen," tutur Sri Mulyani dalam rapat. 

Iklan

Berdasarkan info nan dia paparkan, penerimaan pendapatan negara dari pajak turun paling dalam, ialah 7,9 persen dibandingkan tahun lalu. Penerimaan pajak semester I 2024 hanya Rp 893,8 triliun, sedangkan semester I 2023 sebesar Rp 970,2 triliun. 

Pendapatan negara dari sisi kepabeanan dan cukai hingga Juni 2024 tercatat sebesar Rp 134,2 triliun. Angka ini turun 0,9 persen dibandingkan periode nan sama pada 2023, ialah sebesar Rp 135,4 triliun.

Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun sebesar 4,5 persen. Pada semester I 2024, realisasi PNBP tercatat Rp 288,4 triliun, sedangkan pada periode nan sama tahun 2023 mencapai Rp 302,1 triliun. "Seluruh komponen penerimaan perpajakan dan PNBP, semuanya mengalami kontraksi." 

Namun di sisi lain, realisasi shopping negara per semester I 2024 mencapai Rp 1.398 triliun. Belanja negara naik 11,3 persen dibandingkan semester I 2023 nan hanya Rp 1.255,7 triliun alias 40,3 persen dari total anggaran. 

Data-data tersebut, kata Dradjad menjadi peringatan awal bagi pemerintahan baru. "Apalagi dengan melesetnya keahlian APBN 2024, itu adalah peringatan awal bagi pemerintahan Presiden Prabowo, ialah peringatan bakal semakin beratnya tekanan fiskal," tuturnya. 

Dia menyebut, tekanan tersebut kudu dilawan melalui terobosan penerimaan negara agar tidak mengganggu stabilitas fiskal dan ekonomi makro pada tahun 2025. Terobosan itu kudu terjadi pada dua sumber penerimaan, baik sistemik maupun ad hoc. "Keduanya bertindak pada pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), PNBP, bea dan cukai."

Sejak tahun 2022 hingga 2023, Presiden Jokowi telah mengucurkan Rp 32,5 triliun anggaran negara untuk membangun IKN. Jokowi kembali mengalokasikan shopping senilai Rp 39,8 triliun pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran negara nan telah mengalir untuk pembangunan IKN sebesar Rp 71,8 triliun. 

ANNISA FEBIOLA | MAJALAH TEMPO

Pilihan Editor: Sebulan hanya 8 Hari Cuaca Cerah di IKN, Menhub Instruksikan Peningkatan Modifikasi Cuaca untuk Genjot Pembangunan Bandara