Perludem Dorong KPU Buka Penghitungan Sirekap Pilkada ke Publik

Sedang Trending 2 jam yang lalu

CNN Indonesia

Jumat, 29 Nov 2024 19:24 WIB

Perludem mendorong KPU membuka proses penghitungan bunyi Pilkada 2024 di Sirekap agar bisa diakses publik. Sikap tertutup bisa menimbulkan kecurigaan. Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyayangkan KPU tak membuka proses rekapitulasi penghitungan bunyi Pilkada 2024 di Sirekap ke publik.

"Sangat disayangkan KPU tidak membuka hasil tabulasi atas foto C.Hasil nan diunggah dalam Sirekap," kata Titi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menilai KPU kurang bijak jika menutup akses publik atas nomor hasil tabulasi C.Hasil dalam Sirekap hanya lantaran argumen menghindari kegaduhan.

Titi menyebut padahal info itu ada dan tersedia. Namun, hanya bisa diakses oleh petugas operator dan internal penyelenggara.

Ia beranggapan perihal itu justru bakal menimbulkan kecurigaan dari publik bahwa ada nan ditutupi.

"Dan membikin kekhawatiran tentang adanya potensi perubahan bunyi pada saat bergeraknya bunyi dari TPS menuju kecamatan dan ketika dilakukan rekapitulasi bunyi di kecamatan akibat akses nan rekap nan hanya dimiliki oleh kalangan terbatas," ujar dia.

Titi menyampaikan Sirekap merupakan instrumen nan sangat krusial dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekapitulasi bunyi berjenjang.

Menurutnya, dengan jumlah calon nan lebih sedikit dan sistem pemilihan nan lebih sederhana semestinya KPU bisa meningkatkan kualitas jasa Sirekap pada Pilkada Serentak 2024 ini.

"Apalagi KPU telah mempunyai bekal pertimbangan atas Sirekap saat penyelenggaraan pemilu serentak lalu, sehingga bisa lebih optimal dari segi profesionalitas petugas dan kredibilitas teknologi," ujar Titi.

Ia pun mendorong pembukaan akses publik atas nomor hasil tabulasi Sirekap oleh KPU. Titi menyatakan langkah itu justru membikin publik lebih percaya kepada KPU dan jajarannya.

Lalu, perihal itu juga bakal mendorong penduduk bergotong royong dan ikut mengambil peran mengawal kemurnian suara.

"Agar tidak dicurangi ataupun dimanipulasi saat rekap berjenjang di kecamatan, kab/kota, dan provinsi," ucapnya.

(mnf/wis)

[Gambas:Video CNN]

Yuk, daftarkan email jika mau menerima Newsletter kami setiap awal pekan.

Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional