Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut

TEMPO.CO, Jakarta - Akhir-akhir ini, rumor mengenai ekspor pasir laut tengah menjadi perbincangan publik lantaran menimbulkan beragam pro-kontra di kalangan masyarakat. Di tengah memanasnya rumor tersebut, perusahaan milik adik presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, diduga ikut mengusulkan permohonan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia.

Penambangan pasir laut sekarang menjadi lahan baru nan diburu oleh pengusaha untuk menghasilkan pundi-pundi keuntungan. Setelah 20 tahun ditutup, Presiden Joko Widodo alias Jokowi –menuju akhir masa jabatannya– membuka kembali keran ekspor pasir laut untuk hasil sedimentasi. Perizinan itu dibuka Jokowi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. 

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Pemburu Konsesi Penambangan Pasir Laut: Dari Hashim Djojohadikusumo sampai Yusril Ihza,” disebutkan bahwa terdapat 66 perusahaan nan mengusulkan permohonan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia. 

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo, pada awalnya ada 71 perusahaan nan mengantre perizinan tambang pasir laut tersebut. Namun, beberapa dari mereka ada nan mengundurkan diri, dan tidak melengkapi arsip persyaratan izin penambangan nan dibutuhkan.

Dari banyaknya perusahaan nan mau menjadi penambang pasir laut, beberapa di antara mereka diketahui terafiliasi dengan sejumlah nama-nama besar. Mulai dari calon kepala daerah, pengusaha nasional, jejak menteri, hingga family pejabat tinggi negara.

Pada daftar perusahaan calon penambang pasir laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satu perusahaan nan ikut mengusulkan izin tambang tersebut adalah PT Rejeki Abadi Lestari. Perusahaan ini baru berdiri pada Agustus 2023, alias tiga bulan setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan kebijakan tentang pemanfaatan sedimen laut, termasuk pasir laut.

Dalam akta perusahaan, pemegang saham kebanyakan Rejeki Abadi Lestari adalah PT Arsari Pradana Utama alias Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo. Hashim adalah adik kandung presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Putra Hashim, Aryo P.S. Djojohadikusumo, apalagi duduk sebagai komisaris sekaligus pemegang saham minoritas di PT Rejeki Abadi Lestari.

Kendati demikian, Vice President Corporate Communications Arsari Group Ariseno Ridhwan tak memberikan kepastian mengenai kepemilikan saham perusahaannya dalam Rejeki Abadi Lestari, nan mengusulkan permohonan izin konsesi pengelolaan hasil sedimentasi. “Coba saya cek,” tutur Ariseno saat dimintai tanggapan pada Kamis, 26 September 2024.

Ada Perusahaan Milik Yusril Hingga Anak Rokhmin Dahuri

Menurut daftar perusahaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT Gajamina Sakti Nusantara menjadi salah satu perusahaan nan mengusulkan izin tambang pasir laut. Dalam akta PT Gajamina Sakti Nusantara tercatat nama pendiri Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Ketua Tim Hukum dan Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024.

Yusril juga dikenal sebagai master norma tata negara. Dia merupakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong (pemerintahan Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz) dan Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu (pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla). 

Kepada Tempo, Yusril mengakui Gajamina sebagai perusahaan nan baru dia dirikan pada Juni 2023 lalu. Menurut dia, untuk menjalankan upaya di bagian pembersihan sedimen laut, pilihannya adalah mendirikan perusahaan baru alias mengubah pengelompokkan baku lapangan upaya Indonesia dari perusahaan lama menjadi upaya pembersihan sedimen. “Saya memilih mendirikan perusahaan baru,” ucap Yusril pada Kamis, 26 September 2024.

Iklan

Selain PT Gajamina Sakti Nusantara, ada juga PT Bumi Lautan Samudera nan mengusulkan izin untuk tambang pasir laut. Perusahaan itu tercatat sebagai perusahaan pengerukan pasir, operasi lepas pantai, dan pengembangan infrastruktur, seperti pengerukan buat pelabuhan. 

Adapun dalam akta perusahaan tersebut, ada nama Rahmania Kannesia Dahuri nan menjabat komisaris. Rahmania, nan juga berprofesi master di sebuah rumah sakit di Jakarta, adalah putri Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004, Rokhmin Dahuri. 

Tetapi, ketika dimintai tanggapan tentang hubungannya dengan perusahaan itu, Rokhmin membantah berita bahwa dia dan anaknya mengenai dengan Bumi Lautan Samudera. “Wah, nama saya dan anak saya dicatut, tuh. Saya tidak tahu-menahu tentang Bumi Lautan Samudera,” katanya pada Jumat, 27 September 2024.

Anak Buah Prabowo Minta Izin Ekspor Ditunda

Di sisi lain, petinggi Partai Gerindra nan juga mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024, Ahmad Muzani pernah mengusulkan agar rencana kebijakan ekspor pasir laut hasil sedimentasi itu ditunda terlebih dahulu. Pernyataan Ahmad Muzani ini dapat dianggap penting, mengingat Gerindra bakal menjadi partai penguasa setelah ketua umumnya, Prabowo Subianto, dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. 

“Kami berpikir jika bisa penyelenggaraan tentang ekspor pasir laut secepat mungkin, jika mungkin ditunda. Selalu saja alasannya adalah argumen untuk memberi pendapatan kepada negara agar negara bisa mendapatkan pundi-pundi nan lebih besar dari aktivitas ini,” kata Muzani di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini juga meminta rencana kebijakan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dikaji kembali. Hal itu untuk mempertimbangkan untung alias justru kerugian nan bakal lebih banyak diperoleh dari kebijakan tersebut.

“Kalau memungkinkan dicek dulu dari aktivitas ini antara faedah dan mudaratnya. Ketika mudaratnya lebih besar dari pendapatan perekonomian nan kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah aktivitas nan bakal menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya, tetapi jika rupanya manfaatnya rupanya lebih besar, kelak itu untuk dipikirkan lebih lanjut,” tuturnya.

KHAIRUL ANAM  | IHSAN RELIUBUN | MUHAMMAD IQBAL | YOGI EKA SAHPUTRA | YUDONO YANUAR | RIRI RAHAYU berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor: Terkini Bisnis: Sebab Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersil, Promo Tiket Kereta Api