PKS Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Yakin Kecurangan Hilang

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PKS Almuzzammil Yusuf mendukung wacana kepala wilayah kembali dipilih oleh DPRD. Ia menilai pemilihan kepala wilayah (pilkada) secara langsung memang kudu dievaluasi.

"PKS mendukung wacana pilkada melalui DPRD nan disampaikan Presiden Prabowo. Sudah saatnya penyelenggaraan pilkada langsung dievaluasi secara menyeluruh," kata Muzammil dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12).

Menurut dia, anggaran pilkada langsung nan besar bisa dialokasikan untuk program nan berangkaian dengan kesejahteraan masyarakat. Muzammil pun mengungkapkan Pilkada 2017 dan 2024 telah menggunakan anggaran negara hingga sekitar Rp80 triliun.

"Dana besar tersebut bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti membuka lebih banyak lapangan kerja, memberikan modal usaha, peningkatan prasarana jalan, membangun ruang kelas baru, penambahan akomodasi kesehatan dan lain sebagainya," tuturnya.

Selain anggaran nan besar, pilkada langsung juga dinilai berpotensi menyebabkan bentrok mendatar di masyarakat. Kemudian, kata Muzammil, kadang ada diskriminasi nan dilakukan kepala wilayah terpilih pada wilayah nan tak mendukungnya.

"Terjadi pula diskriminasi pembangunan, seperti suatu desa nan tidak banyak memilih kandidat nan menang biasanya tidak diprioritaskan pembangunannya," ujar dia.

Muzammil pun percaya pilkada melalui DPRD bisa menghilangkan ragam kecurangan nan kerap terjadi dalam pilkada langsung. Ia beranggapan abdi negara penegak norma bakal lebih konsentrasi mengawasi kontestan dan semua pihak nan terlibat.

"Jika pilkada dipilih melalui DPRD, beragam kecurangan tersebut dapat diminimalisir apalagi dihilangkan. Bawaslu dapat bekerjasama dengan polisi, jaksa, dan KPK untuk memperketat pengawasan," kata Muzzammil.

"Pilkada melalui DPRD juga bagian dari proses nan demokratis serta penerapan dari kerakyatan perwakilan sesuai sila ke-4 Pancasila. Meskipun dipilih di DPRD, landasan hikmah kebijaksanaan (etika dan moral) menjadi syarat absolut pelaksanaannya," sambungnya.

Wacana pilkada lewat DPRD sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di puncak seremoni HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12).

Ia menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mencontohkan sejumlah negara nan sudah melakukan perihal itu.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih personil DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah nan milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo.

Namun, pengamat menilai pilkada lewat DPRD tidak betul-betul menjadi solusi atas tingginya ongkos politik langsung.

Usulan itu dianggap hanya memindahkan masalah nan selama ini dihadapi masyarakat dari ruang publik ke ruang nan lebih privat di kembali tembok-tembok para personil dewan. Akar masalah tingginya ongkos politik nan selama ini berasal dari partai politik tak tersentuh.

"Kita seolah hanya memindahkan persoalan dari ruang publik ke dalam ruang-ruang tertutup di DPRD," kata pemerhati kepemiluan sekaligus pengajar FISIP UI, Titi Anggraini, Senin (16/12).

(mab/tsa)

[Gambas:Video CNN]